Artikel Kategori

Kedaulatan Pangan Harus Berdampak Pada Kesejahteraan Petani

Posted in Berita on Mar 23, 2019

Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong petani di Kabupaten Indramayu untuk bisa mencapai target produksi padi hingga lebih dari 1,8 juta ton gabah kering pungut di tahun 2019. Selama ini, sebagai lumbung padi nasional, Indramayu sudah bisa menghasilkan produksi rata-rata 1,7 juta ton per tahun. Namun masih ada persoalan produksi yang masih harus dibenahi yaitu perbaikan jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan desa, serta alsin.

"Kementan mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah, para petani serta penyuluh, terutama di Indramayu, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dan visi besar Indonesia sebagai lumbung oangan dunia 2045," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Momon Rusmono yang mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Pondok Pesantren As-Salafiyah Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu pada Sabtu (23/3/2019).

Dalam kunjungan kerja bertajuk 'Apresiasi dan Singkronisasi Program Kementerian Pertanian 2019' tersebut, Kementan menyalurkan bantuan senilai total Rp 44 miliar yang sebagian besar anggaran disalurkan untuk benih terutama padi inbrida. Benih hortikultura, tanaman perkebunan, domba dan ayam, hingga traktor juga diberikan sesuai kebutuhan petani.

Momon juga menyampaikan pentingnya peningkatan kesejahteraan petani, dan penurunan kemiskinan terutama masyarakat desa, karenanya Kementan meluncurkan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja), dengan memberikan 50 ayam/per keluarga untuk masyarakat pra sejahtera. "Tidak ada artinya kedaulatan pangan, tanpa dibarengi untuk meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Momon.

Senada dengan Momon, anggota Komisi IV DPR RI Ono Supono dalam sambuatannya juga menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kesejahteraan petani. Ia mengapresiasi kinerja pemerintah terutama Kementan dalam membantu petani baik dari segi infrastruktur baik rehabilitasi irigasi dan embung, alsintan, hingga kartu tani untuk akses bantuan, subsidi dan permodalan yang mudah dan tepat sasaran.

Ono juga mempunyai keinginan program 1 excavator mini untuk 1 kecamatan di Kabupaten Indramayu dalam rangka normalisasi saluran saluran tersier yang ada di Indramayu. Kedua, bagaimana Bumdes yang ada di setiap desa bisa melakukan upaya mengintegrasikan seluruh potensi pertanian yang ada di desanya yang semata-mata untuk bisa menambah kekuatan desa yang pada akhirnya balik kembali kepada masyarakat di desa itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Indramayu Jajang Sudrajat mewakili Bupati Indramayu menyampaikan bahwa pihaknya siap merealisasikan target nasional yang sudah disepakati terutama untuk padi. "Indramayu sudah berhasil mencapai produksi 1,8 juta ton gabah kering pungut di 2016, tahun ini kita optimis bisa melebihi capaian tersebut," kata Jajang. Luas wilayah Kabupaten Indramayu sebesar 209.936 hektare, sekitar sekitar 82,63 persenya adalah lahan pertanian. Untuk lahan sawah Indramayu memiliki 116.245 hektare atau sekitar 55,77 persen dari total luas wilayahnya.(dpb)

Sumber https://bit.ly/2Uci65W

Kementan Kucurkan Bantuan Pertanian di Kabupaten Indramayu

Posted in Berita on Mar 23, 2019

Kementerian Pertanian memberikan bantuan kepada poktan, gapoktan dan santri tani milenial senilai 44 milyar pada acara Apresiasi dan Sinkronisasi Kementerian Pertanian 2019 di Pondok Pesantren As Salafiyah desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bantuan yang diberikan berupa benih hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, ternak, dan lainnya. (23/3/2019)

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Momon Rusmono mengatakan ada 6 juta santri tani milenial yang berpotensi terjun ke dunia pertanian. "Para santri ini tinggal diberi keahlian dan keterampilan, sehingga tidak hanya pintar menyebarkan agama saja tetapi juga bisa hidup dan menghidupi dirinya dan keluarganya dari sektor pertanian", tegas Momon.

Momon menambahlan, bawa tahun 2019 pemerintah telah menyiapkan 2 juta ekor ayam untuk 120 santri tani milenial yang tergabung dalam bentuk kelompok, dimana satu kelompok terdiri dari 30 orang, sehingga target akan terbentuk 40 ribu kelompok santri tani milenial. Menurutnya ini merupakan tahap awal, karena nantinya ditingkatkan lagi, karena potensi santri tani milenial sangat luar biasa dalam mengembangkan sektor pertanian. "Untuk mendapatkan bantuan bagi santri tani milenial tahapannya mudah sekali. Pondok Pesantren tinggal mengusulkan, kemudian dilakukan identifikasi yang selanjutnya diverifikasi untuk diberikan kandang, pakan dan ayam yang sebelumnyanya diberikan pelatihan", tambahnya.

Kabupaten Indramayu merupakan salahsatu lumbung pangan nasional yang produksi padinya mencapai 1,8 juta ton. Menurut Momon, masih ada potenai untuk ditingkat produktivitas dan di efisiennya yaitu dengan melalui alsintan. Karena dengan alsintan bisa lebih efisien, cepat, dan produk yang dihasilkan akan lebih baik lagi. Dihadapan 5000 undangan yang hadir, dirinya juga mengatakan bahwa penyuluh adalah "obor" untuk menerangi para petani dan masyarakat yang ada di pedesaan. "Kalau ada yang tidak jelas, jelaskan. Kalau tidak terang, terangkan. Kalau salah, maka harus diperbaiki. Itulah tugas penyuluh", ucapnya

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Indramayu mempunyai potensi pertanian yang sangat besar dan kalau dihitung berdasarkan luas tanam khususnya padi, mungkin Indramayu ini satu yang terbesar di Indonesia dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di seluruh Indonesia dan ini sangat membanggakan kita semua. "Indramayu mempunyai target 1,8 juta gabah kering pungut untuk 2019, dan yang sudah terealisasi 1,7 juta dan ini semata-mata merupakan kerja keras dari pemerintah dan juga rakyat karena tidak mudah begitu saja untuk bisa meningkatkan produksi pertanian dengan berbagai macam permasalahan yang selama ini ada di bidang pertanian", kata Ono.

Ono mengatakan, Presiden pernah menyampaikan jangan bicara kedaulatan pangan apabila kita tidak bicara perbaikan infrastruktur pertanian. Bagaimana fokus pembangunan infrastruktur pertanian ada sekian ribu embung yang sudah dibangun ada yang puluhan ribu jaringan irigasi yang sudah direhabilitasi, dan itu semata untuk mencapai bagaimana kedaulatan pangan itu terjadi di Indonesia. Presiden menyampaikan kedaulatan pangan apabila tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan petani akan percuma. Untuk itu menurutnya, harus terfasilitasinya jaringan irigasi dari mulai induk sekunder tersier di Kabupaten Indramayu, sehingga beban petani tidak ada lagi hanya untuk mengalirkan air tersebut. "Petani juga selalu mengeluhkan masalah harga gabah yang selalu tidak mempunyai patokan pada saat panen raya, HPP gabah menjadi Rp.3700/kg sudah 3 tahun belum naik. Maka perlu ada upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani dengan menaikkan HPP kembali", ujar Ono. (dpb)

Sumber https://bit.ly/2CBvRRM

Mentan Tebar Benih dan Bibit Unggul di Kabupaten Ciamis

Posted in Berita on Mar 23, 2019

Sebagai rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Barat, Menteri Pertanian datang ke Kabupaten Ciamis membagikan ribuan benih ayam dan bibit kelapa kepada petani. "Saatnya menebar benih kebaikan. Kita bagikan bibit unggul gratis untuk dimanfaatkan oleh petani Ciamis. Masyarakat di sini sudah punya tradisi tanam kelapa saat mau lahiran, nikahan dan mau sekolah, ini harus diteruskan," ungkap Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pada acara Apresiasi dan Sinkronisasi Program Kementerian Pertanian Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis pada Jum'at (22/03).

Mentan meminta petani Ciamis bersemangat menebar benih unggul untuk kemajuan pertanian Indonesia. Ia menekankan potensi Kabupaten Ciamis yang memiliki keunggulan komparatif beberapa komoditas seperti kelapa dan kopi karena kultur tanam, dan agro klimat yang cocok. Tahun 2019 ini Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk seluruh Indonesia yakni Rp 5,5 triliun. Anggaran tersebut merupakan hasil refocusing, serta penghematan di jajaran Kementan. Program ini telah dimulai sejak 2 tahun lalu, dimana Kementan telah membagikan 30 juta batang bibit unggul baik tanaman hortikultura maupun perkebunan, serta 2 juta bibit ayam. Pembagian bibit merupakan merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian.

Dalam kegiatan ini Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan secara langsung kepada Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) wilayah Kabupaten Ciamis. Untuk program pengentasan kemiskinan dan kaderisasi santri tani milenial, Kementan mengalokasikan 5.500 ekor ayam kampung untuk dipelihara.

Selain itu Kementan juga memberikan bantuan lainnya, seperti Benih Padi Inbrida, Power Thresher, Corn Sheller, Dukungan Kawasan Sayuran lainnya (Aneka Cabai, Benih Jagung Manis, dan Benih Buah), Benih Kelapa, Domba, Traktor Roda 2, Cultivator, Pompa Air, Ayam untuk KSTM, Benih Cengkeh, Benih Lada, dan Pengembangan serta Penumbuhan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Khusus untuk KSTM, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Kelompok Santri Tani Milenial kepada 11 KSTM penerima bantuan. Pelaksanaan kegiatan selama 2 hari, 22-23 Maret 2019. Peserta Bimtek 110 orang santri dan santriwati dari 11 KSTM dari 11 Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Ciamis yang dibuka oleh Bimtek oleh Kepala Balai, Kemal Mahfud.

Paket bantuan berupa 500 ekor ayam kampung usia 4 minggu, bantuan pembuatan kandang, bantuan pakan, bantuan vitamin, obat, vaksin dan desinfektan/KSTM. Fasilitator pelatihan adalah Widyaiswara BBPP Lembang dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, serta Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupten Ciamis. Selama 2 hari Bimtek, peserta belajar materi inti: 1) mendesain kandang ayam, 2) membuat kandang ayam, 3) pemeliharaan ayam, 4) mengelola pakan ayam, 5) program vaksinasi dan penanganan penyakit. Pada kesempatan yang sama, Bupati Ciamis Iing Syam Arifin menyatakan komitmen dan bantuan Kementan di Kabupaten Ciamis sudah sangat besar, bahkan kunjungan Menteri Amran tercatat sudah 4 kali dilakukan. Program Kementan yang fokus di Kabupaten Ciamis sangat penting mengingat 24 persen PDRB Kabupaten Ciamis disumbang dari sektor pertanian.

Iing mengatakan bantuan Kementan untuk merevitalisasi komoditas kelapa adalah dengan menargetkan penanaman 1 juta kelapa, dan dilaksanakan oleh masyatakat Ciamis dengan menggalakkan Gerakan Masyarakat Babarengan Melak Kalapa (Gema Balaka). "Dari target tersebut, saat ini, sudah 600 ribu kelapa yang berhasil ditanam. Hari ini kita dapat bantuan lagi dari Kementan," terang Iing. (NL).

Panen Raya Jagung Oku Selatan Sumsel

Posted in Berita on Feb 23, 2019

Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Prihasto Setyanto bersama dengan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) menghadiri acara panen raya jagung di Kabupaten OKUS, tepatnya di Lokasi Kec. Buana Pemaca, Desa Gemiung, kelompok Tani Sekapak Jaya. Jumat 22 Februari 2019.

Lahan pertanian Provinsi Sumatera Selatan saat ini memasuki panen raya jagung. Tercatat, pada Februari 2019, luas panen mencapai 14.866 hektar.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan salah satu sentra jagung tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas panen 7.380 Hektare (Ha) sampai bulan februari, potensi panen jagung sampai bulan maret sebesar 28.000 hektare (Ha) dan produksi jagung rata rata 6.3 s.d 7 ton, jagung yg dikembangkan merupakan jagung varietas P32.

Luas panen jagung di Ogan Komering Ulu Selatan tersebar di 19 kecamatan, kec Buana Pemaca dan kec Buay Pemaca merupakan yg terluas dan tertinggi untuk produksi jagungnya.

Pemerintah sangat mendorong untuk peningkatan produksi jagung nasional, kita ketahui harga jagung sempat mengalami kenaikan karena musim hujan agak mundur sehingga pertanaman agak mundur, namun saat ini sudah panen dimana-mana untuk dikabupaten OKUS mencapai 7.380 hektar, imbuh Prihasto. Harapan kedepan Kabupaten Oku Selatan ini menjadi lumbung jagung di Sumatera Selatan. (pito)

14.924 Lolos Validasi, Mentan Harap THL Penyuluh Lolos Seleksi ASN-P3K.

Posted in Berita on Feb 12, 2019

Sekitar 14.924 tenaga harian lepas (THL-TBPP) penyuluh pertanian binaan Kementerian Pertanian RI memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN-P3K). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengharapkan 14 ribuan THL usia lebih 35 tahun akan lolos seleksi P3K yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 23 - 24 Februari 2019 dan hasil tes akan diumumkan 1 Maret 2019.

Mentan Amran Sulaiman mengharapkan 14.924 THL dapat diangkat menjadi P3K, seperti halnya 6.000 THL yang telah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada September 2017 oleh pemerintah. Kementan telah mengusulkan 17.691 THL untuk mengisi formasi ASN-P3K namun dari hasil validasi, ternyata hanya 14.924 yang memenuhi syarat.

"Mereka ini jago semua. Usia di atas 35 tahun. Pengalaman lapangan minimal 10 tahun. Tanpa tes juga sudah lulus, tolong jangan dipersulit. Mereka faham tanaman ini kekurangan hara, atau apa. Sudah luar kepala. Penyuluh adalah garda terdepan pertanian nasional," kata Mentan Amran Sulaiman pada sosialisasi ASN-P3K di Jakarta, Senin petang (11/2).

Kegiatan sosialisasi ASN-P3K yang dibuka Mentan dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Momon Rusmono; pimpinan terkait di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), pejabat terkait Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan Nasional; dan 600 kepala dinas pertanian tingkat provinsi/kabupaten/kota dan perwakilan THL Kementan dari seluruh Indonesia.

Mentan menambahkan, Kementerian Pertanian masih membutuhkan 74.000 orang penyuluh pertanian, saat ini baru tersedia 31.500 orang sehingga masih membutuhkan 42.500 orang yang diprioritaskan dari THL lingkup Kementerian Pertanian RI.

Kepala BPPSDMP Kementan, Momon Rusmono mengatakan sosialisasi ASN-P3K diharapkan dapat disampaikan kepada THL di daerah masing-masing tentang syarat pendaftaran, cara mendaftar, mengikuti tes yang digelar BKN.(dpb)

Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia, Puslatan dan BNSP Susun Peta Okupasi Pertanian

Posted in Berita on Des 28, 2018

Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia, Puslatan dan BNSP Susun Peta Okupasi Pertanian

Lebih dari 50 peserta mengikuti penetapan bersama peta okupasi dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia area fungsi sektor pertanian di Depok, Kamis (27/12) yang diadakan Kementerian Pertanian RI bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyempurnakan Peta Okupasi Profesi Sektor Pertanian dalam ´kerangka kualifikasi nasional area fungsi pertanian´ akan menjadi bagian dari Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) Bustanil Arifin Caya mengatakan Kementan menyadari penyusunan peta okupasi SDM pertanian sangat penting untuk mengetahui kebutuhan pasar sesuai keahlian di sektor pertanian, yang dipetakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), dan Puslatan akan mengembangkan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar, dunia usaha dan industri di Indonesia.

"Penyusunan peta okupasi profesi sektor pertanian mengacu pada area fungsi bidang tertentu, yang merupakan alternatif strategi percepatan dalam rangka memenuhi tuntutan profesi dunia usaha dan industri," kata Bustanil AC didampingi Kepala Bidang Standardisasi Sertifikasi Profesi Puslatan, Zuroqi Mubarok.

Menurutnya, penyusunan peta okupasi profesi berdasarkan pada ´okupasi´, maksudnya adalah sekumpulan pekerjaan yang mempunyai rangkaian tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut memerlukan kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang juga sama.

"Peta okupasi tersebut akan dijadikan acuan oleh dunia usaha dan industri serta dunia pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan standar khusus, nasional maupun internasional," kata Bustanil AC.

Peta okupasi yang tersusun akan disepakati bersama antara Kementan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan BNSP, yang selanjutnya akan dijadikan acuan oleh Bappenas dalam perencanaan tenaga kerja nasional (national manpower planning), dan digunakan untuk menentukan kebutuhan standar khusus, nasional, dan internasional.

"Sektor pendidikan dapat menggunakan peta okupasi sektor pertanian untuk menentukan pilihan profesi berdasarkan setelah lulus sekolah atau kuliah, sehingga dapat digunakan untuk dunia usaha dan industri dan fokus pada personal branding," kata Bustanil AC

Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Komoditas Pertanian Strategis

Posted in Berita on Des 24, 2018

Biro Perencanaan Kementan Siapkan Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Komoditas Pertanian Strategis

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan untuk mengarahkan pembangunan pertanian berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis kawasan. Dengan begitu, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasinya efektif dan efisien serta hasilnya masif dan mampu mendorong industri berbasis pertanian.

"Pengembangan komoditas pertanian strategis dengan pendekatan tersebut turut memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi pangan dan pertanian, peningkatan ekspor 29,7%, pengendalian inflasi lebih dari 88% dari semula 10,57% menjadi 1,26%, peningkatan PDB pertanian 47,2%, investasi naik 110,2% serta memberikan nilai tambah ekonomi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan petani," demikian diungkapkan Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono di Jakarta, Minggu (23/12).

Kasdi menjelaskan Kementan optimis membangun pertanian berbasis kawasan dapat diwujudkan. Pasalnya, Kementan telah menerbitkan Permentan No 18 tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan berbasis korporasi. Menteri Amran mengeluarkan strategi pengembangan kawasan berbasis korporasi dengan konsep mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan berskala ekonomi.

“Artinya ini membuka peluang bagi petani dan masyarakat dalam melakukan bisnis hulu sampai hilir sektor pertanian yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian," jelasnya.

Menurutnya, pertanian di kawasan perbatasan, hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi ditargetkan agar bisa diekspor. Jika ini berjalan, masyarakat petani di perbatasan taraf hidupnya dipastikan lebih sejahtera.

"Pangan dan petani di perbatasan kuat, negara pun ikut kuat,” ujarnya.

Lebih jauh Kasdi menerangkan pola pengembangan kawasan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pentingnya aspek kewilayahan atau spasial dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Karenanya, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementan telah menyiapkan peta-peta kawasan komoditas strategis pada skala tinjau 1:250.000 dan skala semi detail 1:50.000 sebagai basis perencanaan pembangunan pertanian ke depan.

“Aspek spasial menjadi prioritas mengingat kegiatan pembangunan pertanian harus dilaksanakan di lokasi yang jelas (clean and clear,-red) sehingga dapat diupayakan keterpaduan program pembangunan lintas sektor,” terangnya.

“Bahkan lintas pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat yang pada gilirannya akan memberikan dampak lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan petani,” pinta dia.

Kasdi mengungkapkan sejak tahun 2015 Kementan melalui Biro Perencanaan dan Badan Litbang Pertanian telah menyusun berbagai peta kawasan komoditas strategis pada skala 1:250.000. Peta ini menggambarkan potensi wilayah yang dapat dikembangkan sebagai suatu kawasan di tingkat provinsi dan peta skala 1:50.000 yang memberikan informasi lebih detail mengenai potensi peningkatan produktivitas dan perluasan areal kawasan di tingkat kabupaten. Hingga tahun 2018, banyak peta kawasan pertanian yang telah diselesaikan.

“Pertama, Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu Skala 1:250.000 seluruh provinsi dan Skala 1:50.000 di 71 kabupaten sentra,” ungkapnya.

Kedua, lanjut Kasdi, Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan Skala 1:250.000 seluruh provinsi dan Skala 1:50.000 di 16 kabupaten sentra. Ketiga, Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Sapi Potong Skala 1:250.000 seluruh provinsi dan Skala 1:50.000 di 28 kabupaten sentra. Keempat, Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Cabai dan Bawang Merah Skala 1:250.000 seluruh provinsi dan Skala 1:50.000 di 16 kabupaten sentra untuk komoditas cabai, bawang merah, dan bawang putih.

“Keseluruhan peta tersebut telah diunggah dan dapat diakses oleh berbagai pihak melalui website SIKP (Sistem Informasi Kawasan Pertanian,-red), dan bersifat dinamis sehingga dapat terus diperbarui dan di-overlay dengan berbagai peta tematik lainnya sesuai kebutuhan perencanaan,” tuturnya.

Kasdi menegaskan keberadaan peta-peta kawasan tersebut juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Bahkan bermanfaat bagi pihak swasta yang ingin membangun bisnis komoditas strategis karena informasi yang diberikan sangat komprehensif terkait keberhasilan komoditas pertanian yang dibudidayakan.

“Yakni mencakup lokasi, karakteristik lahan, potensi peningkatan produktivitas dan perluasan areal, serta rekomendasi aplikasi teknologi budidaya, penanganan panen, pasca panen dan penataan kelembagaan petani,” pungkasnya.

PIS Agro Serahkan Kurikulum Kopi dan Kakao ke Polbangtan

Posted in Berita on Des 07, 2018

Menindaklanjuti MoU antara Kepala Badan Penyuluhan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan), Momon Rusmono dengan PIS Agro yang disaksikan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Ketua Umum Kadin Indonesia, kini dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama meningkatkan kapasitas membangun SDM sebagai wirausaha muda terutama di 6 Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) yang ada di Indonesia.

Momon Rusmono menyampaikan bahwa PIS Agro telah menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan dunia usaha dan industri, mengembangkan pola pembelajaran dengan sistem proses pembelajaran yang disesuai dengan situasi nyata di dunia usaha dan industri yang bisa dilaksanakan didalam kampus dan induasri. "Teman-teman dari industri juga bersedia menjadi praktisi di Polbangtan, dunia industri siap di jadikan tempat untuk magang baik mahasiswa maupun dosen, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat", tambahnya. (7/12/2018)

Penyerahan modul kopi dan kakao dari PIS Agro menurut Momon untuk dikerjasamakan dengan Kepala Pusat Pendidikan BPPSDMP Kementan. Dunia usaha sudah menyusun kurikulum kopi dan kakao sesuai kebutuhan industri, dan akan disesuaikan dengan kurikulum Polbangtan dan untuk balai pelatihan BPPSDMP, mulai dari aspek budidaya sampai pengolahan.

Momon menambahkan bahwa lulusan Polbangtan nantinya tidak hanya mendapatkan ijasah pendidikan, tetapi juga akan mendapatkan sertifikat keahlian. Dirinya mencontohkan seperti pada program agribisnis peternakan, mahasiswa akan mendapatkan sertifikat inseminator atau paramedis setelah di uji pada setiap semesternya, sehingga nantinya bisa digunakan di dunia usaha dan dunia industri.

Wisman Jaya, salah seorang perwakilan dari PIS Agro mengatakan organisasinya merupakan berbasis pada perusahaan-perusahaan agriculture. "Masa depan PIS Agro bisa ada, kalau petani berkelanjutan. Keberlanjutan petani tergantung bagaimana pendapatannya. Kalau pendapatan seperti ngojek lebih baik, maka kita akan kehilangan para petani", ujarnya.

"Kita berikan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan seluruh perusahaan swasta, dan kurikulum yang diajarkan semoga bisa disesuaikan dengan keinginan pemerintah. Sehingga apa yang dilakukan petani, bisa sesuai dengan keinginan swasta. Kita senang sekali diikut sertakan di Polbangtan, sehingga apa yang akan kita sampaikan untuk budidaya bisa selaras", ujar Wisman.

Capaian BPPSDMP 2018: 15.192 Posluhdes, 1.013 Kelompok PWMP dan 18 SKKNI

Posted in Berita on Nov 27, 2018

Kementerian Pertanian RI dalam empat tahun terakhir, 2014 - 2018, mendorong dan mendukung pengembangan 15.192 Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes), 1.013 kelompok Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) dan 18 Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) sesuai target Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla mengembangkan SDM pertanian yang mandiri, profesional dan berdaya saing.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Momon Rusmono kepada pers di Jakarta, Senin siang (26/11) pada kegiatan ´Bincang Asyik Pertanian Indonesia´ disingkat Bakpia terkait tiga pilar SDM pertanian yakni penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pada Empat Tahun Pemerintahan Jokowi - JK.

"Jumlah Poluhdes saat ini mencapai 15.192 unit di seluruh Indonesia, naik 233 persen dari 2014 sebagai upaya penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di desa mendukung tugas pokok dan fungsi dari Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP di kecamatan," kata Momon Rusmono didampingi Sekretaris BPPSDMP Kementan, Andriko Noto Susanto.

Menurutnya, Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) di BPPSDMP Kementan terus mendorong kinerja Posluhdes mendukung capaian target 72.000 penyuluh swadaya 36.000 Posluhdes di seluruh Indonesia melaksanakan prinsip penyuluhan pertanian tentang bagaimana mewujudkan better farming, better business, dan better income.

Sementara Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) mengembangkan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) sejak 2016, dan sampai tahun ini terdapat 1.013 kelompok PWMP dengan rincian 266 kelompok tahap penyadaran dan penumbuhan, 247 kelompok tahap pengembangan, dan 500 kelompok tahap pemandirian.

"Program PWMP merupakan bagian dari upaya regenerasi petani, dengan strategi utama mengubah stigma tentang pertanian di kalangan generasi muda, bukan hanya budidaya tanaman di sawah, melainkan pengembangan sektor agribisnis dari subsistem hulu sampai hilir yang membuka peluang kerja dan peluang usaha.

Capaian kinerja Pusat Pendidikan Pelatihan (Puslatan) adalah peningkatan kualitas dan daya saing SDM pertanian Indonesia melalui sertifikasi profesi. Sejak 2014 sampai Juli 2018, Puslatan sudah menghasilkan 18 SKKNI dan enam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sektor pertanian dengan 25 jenis jabatan serta 105 skema sertifikasi profesi bidang pertanian dengan 13 bidang kompetensi.

"BPPSDMP Kementan juga telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP, 39 tempat uji kompetensi disingkat TUK, dan 321 orang asesor sektor pertanian. Tujuannya, meningkatkan daya saing dan kompetensi SDM pertanian memasuki dunia usaha dan industri melalui sertifikasi SDM pertanian sebanyak 5.421 orang," kata Momon Rusmono.

Tampak hadir Kapusluh Siti Munifah; Kapusdik Idha Widi Arsanti, Kapuslat Bustanul Arifin Caya. Sejumlah pejabat eselon tiga di antaranya Kabag Evalap Titin Gartini; Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan Pusluhtan, Zahron Helmy; Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan Pusdiktan, Inneke Kusumawaty; Kabid Program dan Kerjasama Pendidikan Puslatan, Eka Herissuparman dan para pejabat eselon empat di antaranya Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan Pusluhtan, Septalina Pradini dan Kasubbid Ketenagaan Pendidikan Pusdiktan, Erwin Zulkarnain. (Chaca)

SDM Pertanian Siap Hadapi Industri 4.0

Posted in Berita on Nov 27, 2018

"Salah satunya dengan penyiapan kurikulum pendidikan, kurikulum pelatihan dan metode penyuluhan yang mampu beradaptasi. Kita harus memahami, menguasai perkembangan IPTEK," ungkap Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Momon Rusmono. Dalam setiap kurikulum, pendidikan dan pelatihan harus mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan dalam proses penyuluhan, salah satunya menggunakan cyber extention (CybEx) dan metode penyuluhan harus menyesuaikan. "Masih kita dalami apakah metode LAKU (Latihan dan Kunjungan) masih laku?," tuturnya.

Kepala Pusat Penyuluhan, Siti Munifah menambahkan pihaknya di pusat melakukan pengukuran kinerja penyuluh di daerah dengan target-target yang konkrit.

"Misalnya dari 8-16 kelompok tani yang dibina, minimal 6 yang naik kelas kelompoknya dengan berbagai cara. Seperti didatangi per kelompok, atau sarana komunikasi lain dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Mendorong penyuluh kreatif," bebernya.

Penyuluh juga diminta aktif untuk bersosialisasi melalui media sosial, sehingga mereka bisa mendengar langsung semua program Kementan.

"Setelah baca, diharapkan mereka bisa mengikuti program tersebut. Bahkan dijadikan referensi untuk mengajak petani," bebernya.

Munifah menambahkan di era industri 4.0, penyuluh tidak berhenti pada mengurusi petani di hulu saja. Tetapi bagaimana mengurus pascapanennya, bagaimana mencari jejaring pasar, bagaimana mengurus legalisasi produk gapoktan agar memiliki nilai jual tinggi.

"Ini diperlukan orang yang mau selalu beradaptasi dengan lingkungan baru dan informasi baru," tutupnya. (festi)

sumber : https://bit.ly/2PaPOT6