Sejak lahirnya Inpres tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah digariskan system perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja dengan model integrasi. Guna mengoptimalkan system perencanaan dan anggaran agar dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai unit Eselon I yang memiliki tugas mewujudkan sumber daya manusia yang professional, mandiri dan berdaya saing berorientasi bioindustri berkelanjutan telah membangun sistem perencanaan dan anggaran yang terintegrasi dan berbasiskan internet online. Sistem Integrasi Perencanaan dan Anggaran (SICANDA), berfungsi sebagai penyelaras proses perencanaan dari usulan kegiatan dan anggaran sampai dengan tersusunnya dokumen DIPA RKA-K/L yang berkualitas. Disamping itu, SICANDA yang juga sebagai e-proposal bagi Satker lingkup BPPSDMP ini diharapkan dapt digunakan sebaik-baiknya sebagai wadah usulan program, kegiatan dan anggaran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Pending Dadih Permana dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) BPPSDMP yang merupakan tindak lanjut Musrembangtan pada Rabu, (1/6/2016) di Ruang Rapat Catur Gatra, Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dalam sambutannya Pending menghimbau agar Sistem Perencanaan berbasis IT ini segera disosialisasikan ke seluruh satker lingkup BPPSDMP dan eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Dalam penyusunan kegiatan dan anggaran diharapkan seluruh pimpinan satker harus memahami mekanisme penyusunannya. “Mengenai penyusunan kegiatan dan anggaran, seluruh pimpinan satker harus memahami mekanisme penyusunan kegiatan dan anggaran berdasarkan money follow program, dan masalah anggaran tidak boleh hanya diserahkan kebawahan”, ujarnya. Selain itu, pada kesempatan ini juga dibahas terkait penyusunan Rencana Kerja (RKP), Evaluasi tengah tahun yang diukur dari serapan anggaran sampai dengan 31 Mei 2016, dan target program aksi BPPSDMP untuk tahun 2017, yaitu program “Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu Melalui Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan” yang tahun ini telah memasuki tahun ke-2 pelaksanaan. Berdasarkan evaluasi, program aksi ini masih harus lebih difokuskan dan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tahun lalu agar tidak terulang di tahun 2017. Penggunaan Kawasan Sentra Pangan (KSP) sebagai dasar peletakan program dan kegiatan di tingkat lapangan dengan target minimal 65% kegiatan penyuluhan, penetapan CPCL dengan segera, updating SIMLUHTAN secara rutin serta koordinasi lintas sektor secara berkala adalah beberapa upaya untuk mengantisipasi permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan program tersebut. Dalam akhir arahannya, Pending menjelaskan mengenai Regenerasi Petani, agar Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan harus secara simultan menangani Regenerasi Petani dalam system yang terencana (By Design) serta segera rancang kegiatan lomba bagi Bakorluh tentang “Design Program Regenerasi Petani” tanpa melupakan akar budaya Bangsa Indonesia. (Cha)