Kementerian Pertanian memberikan bantuan modal usaha dalam rangka Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP). Bantuan modal usaha diserahkan oleh Kepala BPPSDMP, Ir Pending Dadih Permana, M.Ec, Dev mewakili Menteri Pertanian RI di Universitas Hasanudin Makasar Sulsel pada hari Rabu tanggal 28 September 2016. Dalam kesempatan ini Kepala BPPSDMP menyampaikan pesan Menteri Pertanian  didepan sekitar 300 orang terdiri dari para mahasiswa/wi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) dan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Mitra yang hadir.

Kegiatan PWMP dilaksanakan 4 tahap selama 3 tahun. Tahun pertama yaitu tahap penyadaran dan tahap penumbuhan, tahun kedua tahap pengembangan, dan terakhir tahun ketiga tahap pemandirian. Tahun ini merupakan tahun pionir dari kegiatan PWMP, sehingga peserta PWMP sebagai leader program regenerasi pertanian. Pemberian modal merupakan stimulan start up usaha. Besarnya modal usaha setiap kelompok peserta PWMP mahasiswa STTP dan siswa SMK-PP senilai Rp. 15.000.0000, sedangkan bagi alumni perguruan tinggi mitra Kementan memberikan  bantuan modal usaha maksimal senilai Rp. 35.000.0000 atau disesuaikan dengan usulan dan kelayakan business plan yang disusun. Modal usaha diberikan dalam bentuk uang ditransfer sekaligus secara langsung ke rekening kelompok peserta PWMP. Peserta PWMP sejumlah 1.654 orang tergabung dalam 500 kelompok (setiap kelompok 3-4 Peserta), berasal dari Mahasiswa non PNS STPP seluruh Indonesia (Medan, Bogor, Magelang, Malang, Gowa dan Manokwari), Alumni (Sarjana Pertanian) Perguruan Tinggi Mitra Kementerian Pertanian (Universitas Syiah Kuala-Aceh, Universitas Andalas-Padang, Institut Pertanian Bogor, Universitas Lampung,  Universitas Padjajaran-Bandung, Universitas Gajah Mada-Yogyakarta, Universitas Brawijaya-Malang dan Universitas Hasanudin-Makasar), dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian  dibawah Kementerian Pertanian (SMK-PP Sembawa, Banjarbaru dan Kupang). Pembimbing kegiatan PWNP berasal dari dosen STPP dan Perguruan Tinggi Mitra Kementerian Pertanian, dan Guru SMK-PP. Sedangkan sebagai Mentor adalah para mitra usaha pertanian.

Diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha untuk PWMP ini akan menciptakan lebih banyak  pengusaha muda pertanian yang akan merubah image petani (Bayu)

Bimbingan Teknis Manajemen

Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kecamatan tahun 2016

 Untuk meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebagai suatu kelembagaan penyuluhan terdepan dan telah ditetapkannya BP3K sebagai Pos Simpul Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian, serta sebagai Pusat Data dan Informasi Pembangunan Pertanian di Kecamatan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 28 September s.d 1 Oktober 2016 di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu - Malang, Jawa Timur dengan tema “Pengawalan Penyuluhan dalam Mendukung Program Pangan Strategis Nasional melalui Peningkatan Kapasitas Manajerial Pimpinan BP3K”. Kegiatan ini juga untuk mengevaluasi kegiatan Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan Tahun 2016 dan juga untuk mensukseskan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) melalui Sistem Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan.

Kegiatan ini diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan, Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten dan Koordinator Penyuluh Pertanian Provinsi untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan PPSDMP, Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev. dengan para narasumber diantaranya: Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Biro OKE, Kepala BBPP Batu, Kepala BPTP Prov. Jawa Timur, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala BP3K dan Widyaiswara. Metode pertemuan yaitu pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi kelompok.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya pertemuan ini adalah: (1) Untuk meningkatkan peran dan kinerja Pimpinan BP3K dalam mendukung tercapainya swasembada pangan strategis nasional; (2) Memberikan pemahaman Pimpinan BP3K dengan kebijakan penyuluhan dalam mendukung GPPT dan stratetgi peningkatan kapasitas BP3K; (3) Mensosialisasikan Permentan No. 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Nur Fajariyantini)

POLA HIDUP SEHAT KEMBALI KE HERBAL

Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja, Pusat Pelatihan Pertanian Kejar Pembentukan KKNI

Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPSDMP) Kementerian Pertanian menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program standarisasi.

Kegiatan yang dilaksanakan Hotel Permata, Jalan Raya Pajajaran, Kecamatan Bogor Tengah,Kota Bogor, ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai stakeholder.Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, dari Kementerian Pertanian, Widi Hardjono mengatakan, selama ini pihaknya sudah memiliki SKKNI tapi belum memiliki Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

"Kita tunggu-tunggu belum muncul, kapan KKNI harus dijadikan, karena untuk mengurus kurikulum dan pelatihan harus mengacu pada KKNI," ujarnya. Untuk itu, kata dia, dengan adanya pertemuan ini, pihaknya membutuhkan masukan dari seluruh stakeholder yang terlibat. "Kira-kira kita ini punya Roadmap nya kapan, apakah akhir tahun sudah ada berapa KKNI," ujarnya. Apalagi, kata dia, dengan zamannya globalisasi, banyaknya tenaga kerja yang masuk ke Indonesia, kita harus memiliki kompeten yang tinggi dan daya saing dengan. "Kegiatan ini intinya 36 SKKNI itu kapan kita harus punya KKNI, nanti ada kesepakatan di sini, kita bisa bikin 2-4 roadmapnya di tahun ini," jelasnya.

Pembekalan dan Pelepasan Peserta Tugas Belajar

Program S2 dan S3 Lingkup Pertanian 2016

Dalam upaya memperoleh sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas, unggul dan mampu mendukung tugas pekerjaan yang diemban sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Pertanian memberikan peluang bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian pertanian untuk mengikuti pendidikan jenjang S2 dan S3 melalui program tugas belajar. Tugas belajar merupakan program pendidikan yang pelaksanaannya dibiayai oleh Kementerian Pertanian atau sumber pembiayaan dari lembaga lain. Tugas belajar program S2 dan S3 dalam negeri bekerja sama dengan 10 (sepuluh) perguruan tinggi terbaik di Indonesia diantaranya; Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (UNAND), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Kegiatan pembekalan bagi peserta tugas belajar tahun 2016 dilakukan secara serentak di Auditorium Gedung D kantor Pusat Kementerian Pertanian RI Jakarta. Tujuan pembekalan bagi peserta tugas belajar yang terseleksi adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh peserta tugas belajar tentang Pedoman Tugas Belajar lingkup pertanian yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan tugas belajar, hak dan kewajiban peserta tugas belajar hingga disiplin dan batas waktu penyelesaian tugas belajar.

Kegiatan pembekalan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 secara serentak bagi peserta tugas belajar yang ditempatkan di 10 Perguruan Tinggi Negeri. Jumlah peserta tugas belajar pada tahun 2016 sebanyak 116 orang, terdiri dari 100 orang program s2 dan 16 orang program s3 yang berasal dari perwakilan seluruh eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Materi pembekalan disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian (Drs. Abdul Halim M.Si) yang berkesempatan memaparkan tentang aturan dan disiplin pegawai tugas belajar serta perilaku positif pembelajar yang harus dimiliki oleh seorang peserta tugas belajar agar dapat menyelesaikan program studi sesuai batas waktu yang diberikan, dimana untuk program S2 selama 4 semester dan program S3 selama 8 semester.

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Drs. Gunawan Yulianto, MM, M.Si. yang mewakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menyampaikan pesan dan ucapan selamat kepada peserta tugas belajar terpilih yang sudah terseleksi, yakni dari 300 orang yang mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) hanya diterima sebanyak 116 orang. Beliau berharap agar semua peserta tugas belajar tahun 2016 dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil terbaik tanpa ada perpanjangan waktu tugas belajar. Diharapkan dengan adanya Pembekalan dan Pelepasan peserta tugas belajar tahun 2016, para peserta dapat mengikuti program tugas belajar dengan baik, lulus tepat waktu dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama studi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian yang bermanfaat dilingkungan tempat tugas masing-masing.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MENTERI PERTANIAN DAN BUPATI/WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS  PENYULUH PERTANIAN DARI PELAMAR THL-TB PENYULUH PERTANIAN

Menteri Pertanian RI, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono melakukan penandatangan Nota Kesepahaman dengan 449 Bupati/Walikota 34 provinsi dalam rangka pelaksanaan pengadaan CPNS Penyuluh Pertanian yang berasal dari  Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian pada, Jumat, (2/9/16) di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Penandatangan Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari Pertemuan Sosialisasi Pengangkatan CPNS Penyuluh Pertanian dari THL-TB Penyuluh Pertanian dan Pengisian e-Formasi Penyuluh Pertanian yang dilaksanakan di tempat yang sama pada tanggal 2 – 3 Agustus 2016.

Pengangkatan CPNS Penyuluh Pertanian dari THL-TB Penyuluh Pertanian merupakan momentum yang telah diperjuangkan sejak lama. Keberadaan 12.007 Penyuluh Pertanian PNS yang bertugas di desa/kelurahan (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian/WKPP). Saat ini masih dibutuhkan sebanyak 59.472 orang penyuluh pertanian untuk melayani 71.479 desa/kelurahan potensi pertanian. Hal ini sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 46 ayat 4 dan Permentan No.72 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang menyebutkan bahwa paling sedikit satu orang penyuluh dalam satu desa potensi pertanian.

Keberadaan Penyuluh Pertanian sangat vital dalam mengawal dan mendampingi petani guna memastikan penerapan teknologi maju yang direkomendasikan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, membangun kemitraan dengan pelaku usaha, akses terhadap modal, prasarana dan sarana pertanian serta pasar, sehingga bermuara pada peningkatan produktivitas dan produksi sebelas komoditas pangan strategis nasional, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, daging sapi, aneka cabai, bawang merah, kakao, kelapa sawit, karet dan kopi. Program peningkatan produktivitas dan produksi komoditas strategis nasional tersebut difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani yang sekaligus merupakan visi Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019.

Penyuluh Pertanian sebagai mitra petani dan garda terdepan dalam pembangunan pertanian dituntut untuk memfasilitasi proses pembelajaran petani, tidak hanya sampai terwujudnya kesediaan dan kemampuan petani untuk mengadopsi teknologi yang direkomendasikan, tetapi juga mengawal dan mendapingi petani guna memastikan penerapan teknologi tersebut di tingkat petani yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan produksi sebelas komoditas pangan strategis nasional. Untuk itu Kementerian Pertanian mengusulkan kepada Menteri PAN-RB guna peningkatan status kepegawaian 7.684 orang THL-TB Penyuluh PErtanian yang berusia max 35 tahun, untuk menjadi CPNS Penyuluh Pertanian.

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan seleksi CPNS Penyuluh Pertanian dari pelamar THL-TB Penyuluh Pertanian dan penyediaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan peningkatan status kepegawaian pelamar THL-TB Penyuluh Pertanian yang lulus seleksi, serta komitmen untuk tidak mengalihtugaskan ke dalam jabatan lain. Seleksi CPNS Penyuluh Pertanian ini khusus diperuntukkan bagi THL-TB Penyuluh Pertanian yang direkrut tahun 2007, 2008 dan 2009 dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor, 117/KPTS/KP.100/2/2016 dan No. 392/KPTS/KP.100/6/2016. Adapun THL-TB Penyuluh Pertanian yang berusia lebih dari 35 tahun akan diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK diterbitkan. (Cha)

Besok Mentan MoU dengan 442 Bupati

Sepakati Alokasi CPNS Penyuluh Pertanian

Besok, Hari Jumat (2/9), Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan melakukan kesepakatan /Momerandum of Understanding (MoU) dengan 442 Bupati dan Walikota tentang alokasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) danPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di seluruh Indonesia. “Mou ini menjadi syarat agar para Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) di daerahnya bisa diproses menjadi PNS dan P3K,” jelas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Pending Dadih Permana kepada Sinar Tani di ruang kerjanya (1/9).

Salah satu isi dari MoU tersebut jelas Dadih adalah Bupati dan Walikota tidak akan mengalihkan formasi tersebut kecuali hanya untuk tenaga Penyuluh Pertanian. Ada 7 ribu  formasi PNS secara nasional yang disiapkan untuk THL TBPP dan 10 ribu formasi P3K juga untuk THL TBPP. Secara nasional saat ini terdapat 19.156 THL TBPP di seluruh Indonesia. “Dari jumlah itu ada 17 ribu formasi PNS dan P3K buat mereka,” tambah Dadih. Sisanya, akan diselesaikan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya mereka akan mengikuti tes secara on-line sekitar bulan Oktober. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Pending Dadih Permana berpesan agar para THL TBPP mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga bisa lulus test. Proses seleksi tenaga penyuluh pertanian secara besar-besaran ini diharapkan selesai pada Desember 2016. “Pada tahun 2017, mereka sudah menjadi PNS atau P3K Penyuluh Pertanian,” tambahnya.

Menurutnya selama 2007-2016, THL TBPP Penyuluh Pertanian telah memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi dan pendapatan bagi petani binaannya. “Sehingga perlu diupayakan pengangkatan THL TBPP Penyuluh Pertanian menjadi Pegawai PNS (ASN) dan atau P3K. 

Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XV 2017

kembali digelar pada 6-11 Mei 2017 di kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

Pekan Nasional yang juga berisi gelaran pameran agribisnis ini rencananya bakal dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Penas kali ini mengusung tema “Melalui PENAS Petani dan Nelayan XV 2017 kita mantapkan kelembagaan tani nelaya dan petani hutan sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan menuju kesejahteraan petani nelayan Indonesia”. Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, yang diwakili oleha Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian pada rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan PENAS ini mengatakan, kegiatan ini merupakan forum pertemuan yang telah berlangsung sejak tahun 1971 serta menjadi bagian yang sangat strategis dalam upaya membangun kesepaham diantara berbagai stakeholder sektor pertanian maupun perikanan.

“Kegiatan ini adalah wadah kegiatan belajar mengajar, tukar menukar informasi serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama antarapetani, nelayan, petani hutan, peneliti, penyuluh, pihak swasta dan pemerintah”, ujarnya. Diharapkan, dari kegiatan PENAS XV 2017 ini, gairah sektor pertanian mampu semakin membangkitkan semangat menuju kemandirian, ketahanan serta kedaulatan pangan Indonesia. (Sumber Nusakini.com)