Pekan Kontak Tani Nelayan Ditutup, Peserta Agar Pelopori Daerah
Pekan Kontak Tani Nelayan Ditutup, Peserta Agar Pelopori Daerah
Presiden Jokowi buka Penas KTNA di Aceh
Presiden Jokowi buka Penas KTNA di Aceh
Selamat, 6.100 Penyuluh Pertanian Jadi CPNS
Selamat, 6.100 Penyuluh Pertanian Jadi CPNS
Taruna STPP dan TNI Dilatih Ketahanan Pangan
Taruna STPP dan TNI Dilatih Ketahanan Pangan
“HADIRKAN” FUNGSI PENYULUHAN DI ERA PERUBAHAN KELEMBAGAAN
“HADIRKAN” FUNGSI PENYULUHAN DI ERA PERUBAHAN KELEMBAGAAN
4000 Hektare Lahan Pertanian untuk Budidaya Minapadi
4000 Hektare Lahan Pertanian untuk Budidaya Minapadi
Rapat Koordinasi PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017
Rapat Koordinasi PENAS Petani Nelayan ke XV Tahun 2017
Buka Diklatpim III, Sekjen Kementan Ajak Pejabat Pahami Isu Strategis dan Implikasinya
Buka Diklatpim III, Sekjen Kementan Ajak Pejabat Pahami Isu Strategis dan Implikasinya

TEMPO.CO,Banda Aceh- Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-15 di Banca Aceh yang dibukaPresiden Joko Widodoberakhir hari ini, Kamis 11 Mei 2017. Petani dan nelayan yang menjadi peserta diharapkan menjadi pelopor pertanian dan perikanan di wilayahnya masing-masing.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KTNA, Winarno saat menutup kegiatan nasional tersebut di stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. "Sepulang dari Aceh, para petani dan nelayan untuk jadi pelopor bagi petani dan nelayan lainnya di semua daerah di Indonesia," kata dia.

Dia juga meminta kepada petani dan nelayan seluruh Indonesia untuk tetap menjaga kualitas semua produk agar mampu  bersaing sebagai produk unggulan.

Pada kesempatan tersebut juga diumumkan bahwa Provinsi Aceh menjadi juara umum dalam Penas KTNA ke-15. Hadiahnya, diserahkan dua voucher hand tranctor karya anak bangsa yang diterima langsung oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. 

Sementara itu Sekjen Kementerian Pertanian RI, Hari Priyono menyebutkan bahwa bidang kelautan dan pertanian merupakan ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan kedaulatan pangan. Program yang dibuat pemerintah, ujarnya sangat bermanfaat bagi kedua bidang itu, yang dibuktikan dengan peningkatan pada produksi komoditi seperti beras.

"Kita sangat mengharapkan peran aktif seluruh petani dan nelayan untuk menyongsong peran pembangunan di Indonesia," ujar Priyono.

Atas nama Kementerian Pertanian, Priyono berterima kasih kepada Pemerintah Aceh yang telah menjadi tuan rumah yang sangat baik bagi puluhan ribu tamu yang hadir di Aceh. 

Priyono berharap spirit Penas Aceh bisa menjadikan para petani dan nelayan untuk lebih semangat dalam membangun ekonomi di daerah masing-masing. 

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, menyebutkan Penas KTNA telah berhasil mempersatukan pelaku pertanian dari seluruh Indonesia dan beberapa negara lainnya. 

"Penas juga menjadikan pengetahuan dan pengalaman kita bertambah. Di tahun 2019 diharapkan Indonesia menjadi negara mandiri dan berdaulat dalam hal pertanian dan kelautan," ujar Zaini.

"Semoga petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi salah satu penggerak ekonomi bangsa," sambung
Zaini Abdullah. Penas KTNA di Banda Aceh dihadiri oleh 38.000 peserta dimulai sejak 6 Mei 2017. Presiden Joko Widodo membuka langsung acara skala nasional tempat mempertemukan petani dan nelayan andalan dari seluruh Indonesia.

 

Sumber : Tempo

Presiden Jokowi buka Penas KTNA di Aceh

 

 

Banda Aceh (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XV di Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya, Banda Aceh, Sabtu.

Acara dibuka dengan pemukulan tambo oleh Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

"Saya sangat bahagia dan menunggu untuk bisa datang dan bisa bertemu dengan petani dan nelayan dari seluruh Tanah Air," kata Presiden.

Ia mengatakan jika tidak ada petani serta nelayan yang bekerja keras maka masyarakat tidak akan mendapat bahan makanan.

"Kita harus sayang kepada petani dan nelayan yang sudah bekerja keras," kata Jokowi, disambut tepuk tangan peserta dan tamu undangan yang memadati stadion Lhoong Raya, Banda Aceh.

Dalam Penas KTNA, Jokowi juga sempat meminta sejumlah petani jagung dan kakao untuk berdiskusi dan menyampaikan capaian yang telah diperoleh.


"Apa yang disampaikan para petani ini akan menjadi motivasi bagi petani lainnya," katanya.

 

Sumber : Antara

Selamat, 6.100 Penyuluh Pertanian Jadi CPNS

 

 

 

 

 

 

Penantian panjang 6.100 Tenaga Harian Lepas TB Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), berakhir. Mereka yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), secara simbolis menerima hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Alun-alun Bung Karno, Semarang, Selasa, 11 April.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyerahkan langsung hasil SKD kepada 441 bupati dan walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kabupaten/kota. Menurut Amran, momen yang sudah ditunggu-tunggu ini adalah buah perjuangan panjang selama dua tahun. Butuh dukungan dari semua pihak agar nasib 6.100 tenaga penyuluh ini menjadi jelas.

“Para penyuluh adalah garda terdepan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Sebagai mantan penyuluh, saya menyadari betul kegelisahan mereka. Makanya kami begitu serius memperjuangkan di tengah moratorium pegawai oleh pemerintah,” ujar Amran.

Mereka yang kini menyandang status CPNS, memang harus menunggu lama untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka direkrut antara tahun 2007 hingga 2009. Artinya, sudah bekerja selama delapan hingga sepuluh tahun untuk membantu petani meningkatkan hasil produksi.

Mentan berharap pengangkatan status ini membuat para penyuluh lebih bersemangat menjalankan tugasnya. Setelah Indonesia tak lagi mengekspor beras hingga 2019 nanti, tugas berat lainnya sudah menanti. Pemenuhan produk holtikultura dan peternakan kini menjadi fokus kementerian yang dipimpin Amran.

Herman Khoiron yang mewakili Komisi IV DPR RI pada acara ini, juga mengaku lega nasib para tenaga penyuluh bisa dipastikan. Dia memberi apreasi tinggi pada perhatian dan perjuangan menteri pertanian.

“Berulang kali mereka (penyuluh, red) melakukan demonstrasi untuk mempertanyakan nasibnya. Sekarang sudah jelas. Tetapi, yang harus disadari jangan hanya mengejar status, melainkan spirit pertanian itu sendiri,” pesan Herman. 

Taruna STPP dan TNI Dilatih Ketahanan Pangan

 

 

Sebagai bentuk tri dharma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat, STPP Kementerian Pertanian bersama Taruna TNI akan dilatih ketahanan pangan sebelum diturunkan ke daerah perbatasan dalam Latihan Integrasi Taruna Werda Nusantara (LatsitardaNus). Kerjasama Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin baik dalam pembangunan pertanian Indonesia. Tak hanya mengerahkan babinsa di daerah untuk bisa mendampingi masyarakat tani, kini bersama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPPSDM) Pertanian juga siap terjun ke daerah perbatasan melalui perwujudan pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian dan Taruna Akademi TNI.

 

Namun sebelum diterjunkan langsung, Kementerian Pertanian memberikan pembekalan kepada Tarunan TNI dan mahasiswa STPP. BPPSDMP dan Akademi TNI, di tiga lokasi yakni Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta, dan Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya.

 

Pembekalan wawasan ketahanan pangan ini dibuka secara resmi oleh Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen TNI Bayu Purwiyono bersama Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Drs.Gunawan Yulianto di Akademi Militer Magelang, Selasa (14/3).Dalam kaitannya dengan LatsitardaNus, adanya pembekalan ini para taruna mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat kelompol tani sehingga nantinya petani akan terpacu melaksakan penggiatan di sektor pertanian.  

 

Senada dengan Danjen Akademi TNI, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Drs.Gunawan Yulianto juga mengungkapkan pembekalan wawasan ketahanan pangan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama (MoU) antara Panglima TNI dengan Menteri Pertanian dalam rangka mensukseskan program swasembada pangan nasional.   Drs Gunawan menambahkan sektor pertanian akan menghadapi setidaknya empat isu strategis selama lima tahun ke depan. Dimulai dari kecukupan produksi sekaligus melepaskan ketergantungan impor, pemantapan dan peningkatan daya saing dalam negeri, diversifikasi pangan hingga kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 

 

Selepas membuka pembekalan wawasan di Akmil Magelang, Danjen TNI dan Kapusdik BPPSDMP dan rombongan berkunjung ke Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang untuk menghadiri Kuliah Umum Asisten Teritori (Aster) Panglima TNI, Mayjen TNI Wiyarto mengenai Proxy War yang kini tengah mengancam Indonesia. 

 

Menurut Aster Panglima TNI, Proxy war ini berbeda dengan peperangan dengan senjata karena tidak bisa dilihat siapa lawan dan kawan, tetapi perang tersebut dikendalikan oleh negara lain.Mengutip pendapat yang pernah disampaikan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam setiap kesempatan, solusi dalam menghadapi proxy war seperti ini adalah dengan mengelola modal NKRI yang memiliki geografi daratan dan lautan yang kaya akan SDA. Tak hanya itu, kearifan lokal yang dibarengi dengan revolusi mental, Pancasila sebagai pedoman hidup, serta dibutuhkan peran civitas dan akademika, serta mahasiswa bisa mencegahnya perang tanpa bentuk tersebut.

 

Sehingga, Indonesia harus menjadi negara agraris, negara maritim, dan negara industri. Kekayaan SDA tidak dijual dalam bentuk mentah ke luar, tetapi sudah dalam bentuk jadinya. Indonesia juga harus didukung oleh para pemuda yang menjadi agen perubahan dan pemersatu bangsa (BAYU)

 

“HADIRKAN” FUNGSI PENYULUHAN DI ERA PERUBAHAN KELEMBAGAAN

 

 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menjadi bagian penting dalam pencapaian sukses pembangunan pertanian, diantaranya melalui pengawalan dan pendampingan terhadap program UPSUS 11 (sebelas) komoditas strategis nasional, yaitu swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi cabai, bawang merah, daging sapi, gula, kelapa sawit, kakao, kopi, dan karet. Pengawalan dan pendampingan terpadu tersebut dilakukan oleh Penyuluh Pertanian bersinergi dengan mahasiswa dan babinsa yang menyentuh langsung kegiatan sehari-hari petani dan kelompoktani di lahan usaha taninya serta secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

 

Sejarah pembangunan pertanian merupakan buah hasil penyuluhan pertanian sejak repelita I sampai saat ini. Sebagai instrumen strategis dalam pembangunan pertanian hendaknya penyelenggaraan penyuluhan pertanian ke depan tetap memberikanpelayanan dasar bagi petani melalui kerjasama dengan instansi terkait. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari masa ke masa mengalami perubahan baik dari sisi pelaksanaan, tugas dan tantangan yang sangat berbeda, maka pola dan sistem penyelenggaraan penyuluhan harus berbeda sesuai dengan perubahan yang terjadi. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Ir. Hari Priyono, MS dalam sambutannya pada acara Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Hotel Ibis, Tanggerang, 20 maret 2017. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini dihadiri oleh 274 orang yang terdiri dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan penyuluhan di tingkat provinsi,kabupaten/kota dan kepala Balai Penyuluhan Pertanian di lokasi sentra pangan.

 

Perubahan konsep pengembangan penyuluhan pertanian harus dilakukan, adanya target yang jelas dantidak hanya bertumpu pada fasilitasi dari proyek mengingat keterbatasan kapasitas BPP serta jumlah dan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian di lapangan akan mengatasi minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penyuluhan pertanianFungsi penyuluhan pertanian sebagai fungsi pemerintah yang wajib melayani petani, karena petani mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan penyuluhan pertanian;

 

Penyuluhan pertanian harus “hadir” dan tetap berlajalan walaupun berada pada kondisi terbatasnya kapasitas BPP, jumlah dan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian. Sistem penyelenggaraan penyuluhan harus dapat diimplementasikan pada skala nasional sehingga seluruh daerah harus mendapat pelayanan penyuluhan pertanian dengan kriteria (1) tidak hanya bertumpu pada program tertentu (misalnya UPSUS) atau tanpa ketergantungan kepada ‘proyek’ tetapi menjadikan ‘proyek’ sebagai momentum pemantapan penyuluhan pertanian, (2) pendekatan kawasan pertanian, (3) sesuai dengan komoditas unggulan yang dikembangkan (sesuai kondisi daerah/kearifan lokal), dan (4) bukan dengan asumsi tanpa keterbatasan; (5) SIMLUHTAN merupakan infrastruktur utama, sehingga wajib dipertahankan.

BPP sebagai basis utama gerakan penyuluhan pertanian perlu meningkatkan kapasitasnya melalui pemberian pelayanan penyuluhan pertanian, informasi, kemitraan, dan percontohan bagi Penyuluh Pertanian; peningkatan kapasitas Teknologi Informasi (TI) di BPP (SIMLUHTAN, SIMOTANDI, Cyber Extension, Penilaian Angka Kredit on line, dan pelaporan Luas Tambah Tanam/LTT), peningkatan kapasitas SDM (Penyuluh Pertanian, petugas, dan petani) melalui pelatihan/kursus, magang, lokakarya/workshop, seminar, gelar teknologi, temu teknis, Sekolah Lapang, studi banding, rembug tani, kursus tani, pemanfaatan media cetak dan elektronik, diantaranya cyber extension; koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, PSP dan Litbang) melalui temu koordinasi penyuluhan di kecamatan); dan melakukan kemitraan dengan pihak swasta dan BUMN/BUMD dalam peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui pelayanan informasi (teknologi, permodalan, pasar dan harga), dan penyediaan sarana produksi.

 

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian bukan semata-mata harus dilaksanakan oleh penyuluh pertanian PNS atau THL-TB yang jumlahnya dibatasi oleh kebijakan moratorium ASN, P4S, Universitas maupun  pihak swastapun dapat melaksanakan fungsi penyuluhan tentunya dengan telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

Identifikasi kemampuan masing-masing Penyuluh Pertanian hendaknya dilakukan untuk  dapat memetakan kapasitas atau kompetensi Penyuluh Pertanian di masing-masing tingkatan wilayah binaan/wilayah kerja. Hari Priyono menambahkan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dapat dilakukan melalui pelatihan di bidang perencanan, penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil pertanian dengan pendekatan “ pasar “ dan “ nilai tambah ”. Fasiltasi bagi Penyuluh Pertanian aterhadap akses sumber informasi, permodalan, dan teknologi pertanian pun perlu dilakukan untuk mendukung pendekatan “ nilai tambah ” tersebut. (nurlaily)

4.000 Hektare Lahan Pertanian untuk Budidaya Minapadi

 

 

Tahun ini Kementrian Pertanian menyediakan 4.000 hektare lahan pertanian baru untuk budidaya Minapadi (teknologi tepat guna pemeliharaan ikan di sela-sela tanaman padi). Sejauh ini teknologi Minapadi baru berkembang satu persen dari luas lahan pertanian yang ada di Indonesia.

 

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI E Herman Khaeron mengatakan mina padi merupakan teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi lahan sawah irigasi untuk peningkatan pendapatan petani. Sistem minapadi merupakan cara pemeliharaan ikan di sela-sela tanaman padi.

 

"Minapadi sudah berkembang sejak lama, sebagai sistem untuk meningkatkan pendapatan para petani. Dengan cara ini ada pendapatan lain, masyarakat tidak hanya memanen padi tapi juga ikan, namun teknologi ini masih terbatas, baru di wilayah tertentu saja," tuturnya seusai acara Workshop Pengembangan Minapadi bagi Penyuluh Pertanian dan Perikanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Kamis (16/3/2017).

 

Teknologi minapadi ini memiliki keunggulan dengan peningkatan produksi padi mencapai 10-20 persen atau sekitar 7-8 ton per hektar per sekali panen. Salain itu sistem ini saling menguntungkan karena karena efesiensi penggunaan pakan mencapai 50-10 persen."Ikan dapat membantu pengendalian hama padi sedangkan kotoran ikan dapat menjadi pupuk bagi padi dan memperbaiki struktur tanah dengan efesiensi pemanfaatan lahan 80 persen dan bibit padi 20 persen," ujarnya.

 

Diakui Herman teknologi minapadi ini belum berkembang secara baik di Indonesia karena semakin sempitnya lahan pertanian. Sehingga sektor pertanian belum mampu meningkatkan kesejahteraan para petani karena kebutuhan perekonomian belum bisa terpenuhi oleh produk pertanian. Dari 8 juta lahan sawah dan potensi mina padi sekitar 4,9 persen dan yang termanfaatkan baru mencapai kurang dari satu persen dari luas lahan pertaniaan yang ada di Indonesia.

 

"Tahun ini ada 4.000 hektar tambahan di luar lahan yang sudah ada full paket. Dan di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ada 240 paket semoga menjadi motivasi baru bagi pelaku-palaku usaha di sektor pertanian dan perikanan untuk melakukan kombinasi usaha di dua sektor tersebut," tutur dia. Dikatakan Herman 4.000 hektar lahan baru tersebut akan tersebar di seluruh wilayah pertanian di Indonesia dengan syarat kemampuan air di wilayah tersebut cukup, karena teknologi mina padi ini membutuhkan teknis irigasi yang baik.

 

Dikatakan Herman sejauh ini kendala budidaya minapadi terdapat pada pengelolaan air yang masih terbatas. Selain itu Kementrian Pertanian selama ini baru fokus pada peningkatan produksi pajale (padi, jagung dan kedele) belum pada pengembangan peningkatan pendapatan petani.

 

Berdasarkan data Kementrian Pertanian percontohan budidaya minapadi sudah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia di antaranya di 2015 di Provinsi DI Yogyakarta dan Sumatera Barat. Di 2016 terdapat 9 provinsi dengan 12 kabupaten/kota serta di 2017 di beberapa kabupaten dan kota seperti Tanjung Jabung Barat, Pasaman Barat, Aceh Besar, Sukabumi, Pangandaran, Temanggung, Surakarta, dan Banjarnegara. 

 

Untuk mengetahui perkembangan kesiapan panitia Penas Petani Nelayan ke XV  Tahun 2017 baik di Pusat maupun di Daerah maka dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Provinsi Aceh pada tanggal 8 Maret 2017. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Ketua Umum Kelompok KTNA Nasional,  Plh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan dan Perikanan, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Ketua Kintingen dan Kerua KTNA Provinsi seluruh Indonesia serta penangggung  jawab  masing-masing bidang kegiatan.

 

Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sedang mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017.  Akomodasi selain hotel, guest house dan mess, disediakan    juga pemondokan (rumah penduduk) yang dapat menampung  peserta yang akan berjumlah 35.000 orang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh dalam sambutannya pada acara pembukaan rakor PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017.

 

Plh. Kepala BPPSDMP,Dr. Ir. Momon Rusmono, MS menyampaikan perlu adanya sinergi antara panitia pusat dan daerah serta pihak- pihak terkait dalam menghadapi pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017 yang  kurang dari 56 hari ini. Adanya komitmen dan komunikasi yang terbuka antara semua bidang dan seksi dalam penyelenggaraan PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017,sangat diperlukan demi  kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan PENAS XV.  Pengamanan baik pada saat kunjungan Presiden RI maupun selama pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017 diharapkan mendapatkan perhatian khusus.  Gelar Teknologi sebagai show window  kegiatan ini diharapkan dapat mencerminkan perkembangan pertanian Indonesia, dimana  telah banyak kemajuan teknologi dan inovasi di bidang pertanian. Gelar Teknologi diupayakan untuk mengubah image pertanian (petani) yang kumuh menjadi pertanian (petani) modern. Perubahan tersebut  diawali dengan adanya perubahan pola fikir petani yang awalnya hanya sebatas sub sistem menjadi agribisnis, mulai dari budidaya hingga pasca panen.   

 

Sejalan dengan Tema PENAS, “Melalui PENAS Petani Nelayan  XV 2017 Kita Mantapkan Kelembagaan Tani Nelayan dan Petani Hutan sebagai Mitra Kerja Pemerintah dalam rangka Kemandirian, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan menuju Kesejahteraan Petani Nelayan Indonesia”, Kementerian Pertanian ingin membuat posisi tawar petani semakin kuat melalui penguatan kelembagaan petani dimulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Tujuan akhir dari penguatan kelembagaan petani melalui Kelembagaan Ekonomi Petani adalah meningkatnya kesejahteraan petani. Ungkap Plh. Kepala BPPSDMP, Petani Sejahtera Bangsa Berjaya. (laily)

Buka Diklatpim III, Sekjen Kementan Ajak Pejabat Pahami Isu Strategis dan Implikasinya

Ciawi—Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim III) Angkatan VIII di Komplek Bumi, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Selasa (28/2) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hari Priyono mengajak peserta Diklatpim dan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian untuk memahami secara mendalam isu-isu strategis baik yang sifatnya global maupun nasional.

“Maju mundurnya suatu negara, tidak hanya ditentukan oleh kondisi nasional, tapi sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Oleh karena itu saya berharap para peserta pejabat struktural yang mengikuti diklatpim ini, untuk tidak hanya memahami apa yang menjadi tupoksinya, tetapi memahami secara mendalam isu-isu strategis dan implikasinya pada apa yang kita programkan,” papar Hari.

Lebih lanjut, Hari Priyono mencontohkan kondisi perekonomian global yang sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak dunia berimbas pada kenaikan harga berbagai komoditas. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan Nilai Tukar Petani (NTP). Daya beli petani akan mengalami penurunan di tengah meningkatnya harga-harga kebutuhan, sementara komoditas pertanian yang dihasilkan harganya tidak mengalami kenaikan.

Isu pangan, menurut Hari Priyono, adalah salah satu isu strategis di tingkat global. Ketersedian pangan yang menipis membuat banyak negara mulai khawatir. Negara-negara yang memiliki uang belum tentu dengan mudah bisa memenuhi kebutuhan pangannya.

“Dalam kondisi saat ini, untuk memperoleh 15 atau bahkan 10 juta ton beras saja bukan pekerjaan yang mudah,” ucap Hari. Menurut Hari Priyono, Thailand saat ini mengeluarkan kebijakan pengurangan luas tanam akibat hasil produksinya yang tidak terserap pasar, salah satunya disebabkan tidak adanya impor dari Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan pemerintahan Yinluck Shinawatra menanggung utang cukup besar akibat subsidi di sektor pertanian. Kebijakan Pemerintah Thailand ini berdampak pada ketersediaan pangan di pasar dunia.

“Oleh karena itu saya mengajak para pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim ini aktif mendiskusikan isu-isu strategis dan implikasinya terhadap apa yang menjadi tugas kita. Tugas pemerintah adalah menyiapkan regulasi, memfasilitasi dan memberikan service untuk menggerakkan pembangunan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu strategis kita akan mampu menghasikan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah secara tuntas,” ucap Hari dalam arahannya kepada peserta Diklat.

Diklatpim III Angkatan VIII yang diikuti 28 pejabat setingkat eselon III lingkup Kementerian Pertanian ini akan berlangsung dari tanggal 27 Februari hingga 15 Juli 2017. (Sumber PPMKP Ciawi)

Infografis Penas XV Aceh

Sukseskan PENAS XV Tahun 2017 di Provinsi Aceh "Petani Sejahtera Bangsa Berjaya"

 

Infografis

Pengumuman Pemanggilan Pemantapan Magang Jepang Tahun 2017

Informasi surat pemanggilan magang Jepang Tahun 2017 dapat di download (disini)

DOWNLOAD LOGO PENAS 2017

Silahkan download logo PENAS 2017 di link berikut :

 

Logo Penas 2017

Pengumuman Calon Peserta Magang Jepang Tahun 2017

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pelatihan Orientasi bagi Petani Muda untuk mengikuti Program Permagangan di Jepang tahun 2017 yang telah dilaksanakan di BBPKH Cinagara 2-31 Oktober 2016 maka melalui surat ini di informasikan daftar nama calon peserta Magang Jepang tahun 2017, beserta syarat -syarat dokumen yang harus dilengkapi

 

SILAHKAN DOWNLOAD MELALUI LINK BERIKUT :

PENGUMUMAN CALON PESERTA MAGANG JEPANG TAHUN 2017

Pengumuan Pemanggilan Peserta Diklat Orientasi Tahun 2016

Pengumuan Pemanggilan Peserta Diklat Orientasi tahun 2016, untuk undangan dapat di download disini (Klik Link Download)

Siaran Feature Wawancara Khusus Dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Saksikanlah siaran Feature Wawancara Khusus Dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan judul "PEMUDA DAN PETANI BERSAMA MENUJU SWASEMBADA PANGAN" pada hari senin tanggal 6 Juni 2016 pukul 13.33 WIB di TVRI Pusat.