Penyuluh : Agent Of Change Pendamping Petani Tangguh dan Agripreneur mendukung terwujudnya Kedaulatan dan kemandirian Pangan

“Saya berharap dari wisudawan STPP Medan yang berjumlah 50 orang kembali ke daerah untuk menjadi Penyuluh Pertanian PNS yang tangguh dan tahan uji. Karena ditangan kalianlah perubahan dibangun, inovasi ditularkan, serta kesetiakawanan dikembangkan” dikutip dari sambutan Mentan Amran Sulaiman yang di bacakan Oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Dr.Ir Momon Rusmono, MS di Medan 18/8/17 pada  Sidang Terbuka Senat STPP Medan dan Wisuda Sarjana Sains Terapan Diploma IV Tahun 2017.

“Sebagai Penyuluh,ajarkan dan tularkanlah apa yang telah kalian dapat selama 4 tahun, bagaimana berwirausaha  kepada para petani, sebagai mitra kerja saudara di lapangan, agar mampu mengelola usaha taninya dengan baik dan menguntungkan”.

Wisuda di hadiri oleh Civitas Akademika STPP Medan dan Pimpinan Komisi IV DPR-RI Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si yang menyampaikan Orasi Ilmiahnya “Meningkatkan Peran Sarjana Pertanian dalam Mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”

Dalam orasi nya Herman menyampaikan “Sarjana pertanian mempunyai peran penting sebagai agen of change guna melahirkan petani yang tangguh dan agripreneur baru untuk mendukung upaya mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan”

Dalam kesempatan wawancara, ditanya mengenai mengenai kebijakan satu desa satu penyuluh, Herman menyampaikan “Kekurangan tenaga penyuluh yang sekarang 44.000 untuk menjangkau 75.000 desa dapat di penuhi dari penambahan penyuluh yang direkrut pemerintah dan mendorong peran penyuluh swadaya. (esapt)

Berita terkait :

Jumlah Rumah Tangga Petani Turun

Setiap Desa di Indonesia Ditargetkan Punya Satu Penyuluh Pertanian

Workshop Sistem Informasi Pendidikan (SIMDIK)

“Berbeda dengan pusat-pusat lain di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, untuk membuat system informasi yang terintegrasi antar STPP dan SMK-PP mempunyai tantangan tersendiri, ujar   DR. Ir. Siti Munifah, MS, Ketua STPP Malang yang mewakili Kepala Pusat Pendidikan membuka dan memberikan arahan kepada Peserta Workshop SIMDIK yang berlangung 9 s.d 11 Agustus 2017 di Hotel Bumiwiyata Depok, Jawa Barat.

Lanjutnya “Tantangannya karena data yang ada tidak semata ada di masing-masing sekolah dan harus sinkron dengan yang ada di Pusat (Pendidikan) tapi juga yang ada di PD DIKTI,  Interkoneksi data dan koordinasi yang baik penting agar data yang tersaji akurat.

Kepala Bidang Program dan Kerjasama Pusat Pendidikan Pertanian Dr. Ir. Siswoyo, M.P di sela Kegiatan Workshop menjelaskan lebih rinci “Seringkali untuk mendapat data yang valid terkait dengan pendidikan (Jumlah Siswa STPP/SMK-PP, data Alumni, Pengajar dll) kita mengalami kesulitan”.

“Tiap bagian menyajikan data yang berbeda beda, untuk itu kita membutuhkan sebuah system database yang seragam dan terinterasi. Untuk itulah Sistem Informasi Pendidikan Pertanian (SIMDIKTAN) di bangun, jelas Siswoyo.

“Sistem ini (SIMDIK) pada akhirnya akan terintegrasi dengan system yang sudah ada terlebih dahulu seperti Simpul Padi dan juga akan terintegrasi dengan PD DIKTI . System dibuat agar data dan informasi yang ada dapat di akses secara online sehingga dapat diakses dimanapun, kapanpun dibutuhkan “tutup Siswoyo.

Database yang ada dalam system ini meliputi data dosen, guru, tenaga administrasi, siswa dan mahasiswa, profil kelembagaan STPP dan SMK-PP, data terkait program pendampingan mahasiswa/alumni di sentra produksi pangan, data PWMP sampai data mengenai penilaian angka kredit.

Peserta workshop yang berlangsung selama 3 hari, berasal dari STPP dan SMK-PP seluruh Indonesia, sedangkan narasumber berasal  dari Pusat Data dan Informasi Kementan, Bagian Perencanaan, Pengelola SIMPULPADI dan Pihak Pengembang yang mendapat masukan-masukan dari para peserta dan narasumber lainnya. Diharapkan setelah dilakukan workshop ini, para peserta memahami, bagaimana mengoperasian SIMDIK sejalan dengan penyempurnaan dari pihak terkait.

Kementan kembangkan petani muda berjiwa wirausaha

Lembang- Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mengembangkan petani muda yang berjiwa wirausaha atau "enterpreneur" melalui pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya (P4S). Kepala BPPSDM Pertanian Momon Rusmono di Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa mengatakan, P4S merupakan pelatihan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk meningkatkan kapasitas SDM petani.

"P4S berperan meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan pelatihan, permagangan atau studi banding," katanya pada Lokakarya Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya yang dikuti oleh 52 P4S yang ada di Jawa Barat, di Balai Besar Pelatihan Pertanian, Lembang Bandung Barat. Momon berharap, melalui kegiatan P4S akan terjadi perkembangan pada wirausaha muda dalam pertanian. "Dari sini kita bisa tumbuh kembangkan Petani muda berjiwa enterpreneur," ujarnya.

P4S merupakan penyuluh swadaya dari dan oleh petani, tambahnya, oleh karena itu, jika pelatihan dilakukan petani maka akan mudah diduplikasi petani lain, karena keberhasilannya. "Jika pelatihan dilakukan oleh petani yang berhasil akan mudah direplikasi yang lain, prinsipnya, pelatihan petani itu langsung dilihat, jika berhasil dapat diikuti," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, karena ada target yang harus dicapai kementerian yang sudah dicanangkan maka harus didukung peningkatan sumber daya manusia. Menurut dia, untuk mengantisipasi penemuan teknologi pertanian, percepatan tanam, iklim yang berubah harus ada penyesuaian kemampuan terhadap penyuluh, karena penyuluh yang berhubungan langsung dengan masyarakat. "Orang berhasil yang memiliki kapasitas, mereka akan jadi panutan, oleh karena itu (petani) harus didorong terus dari segi wawasan keilmuan karena dunia semakin berkembang," katanya.

Kementan Prakarsai Hadirnya Penyuluh Pertanian Swadaya

Padang (ANTARA News) - Kementerian Pertanian akan memprakarsai hadirnya penyuluh pertanian swadaya yaitu petani yang berhasil dan mau melakukan penyuluhan kepada petani lain bersinergi dengan penyuluh pegawai negeri sipil.

"Saat ini secara nasional jumlah penyuluh pertanian 44 ribu orang, sementara ada 72 ribu desa yang potensial mengembangkan pertanian, solusi menutupi kekurangan dengan mendorong hadirnya penyuluh swadaya," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Momon Rusmono di Padang, Jumat.

Ia menyampaikan hal itu dalam pertemuan koordinasi dengan penyuluh di Sumbar dihadiri Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar Chandra.

Menurut dia, para penyuluh dari Aparatur Sipil Negara, penyuluh Tenaga Harian Lepas akan bersinergi dengan penyuluh swadaya sehingga semua desa di Tanah Air bisa tersentuh dengan kegiatan penyuluhan pertanian.

Ia mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi pertani yang berhasil untuk dijadikan penyuluh swadaya.

"Jadi syaratnya dua yaitu petani yang berhasil dan mau melakukan penyuluhan sebab penyuluh yang berhasil adalah dari dan oleh serta untuk petani itu sendiri," ujar dia.

Oleh sebab itu penyuluh yang ada harus pandai mengelola petani yang berhasil untuk ikut membantu penyuluhan pertanian, lanjutnya

Ia menyampaikan penyuluh swadaya akan lebih efektif karena mereka tidak banyak cerita tapi langsung mencontohkan lewat keberhasilan yang diperoleh.

"Kalau contohnya bagus tidak disuruh pun petani akan mau melakukannya," ujar dia.

Ia menyebukan penyuluh ASN saat ini berjumlah 25.460 orang dan 19 ribu orang tenaga bantu harian lepas.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar Chandra mengatakan salah satu masalah yang mengemuka soal penyuluh pertanian adalah kesejahteraan.

"Padahal penyuluh adalah motor penggerak pertanian untuk meningkatkan produksi," ujar dia.

Sumber

Momon Rusmono : Kalbar Harus Dongkrak LTT serta Produksi Padi dan Jagung

Pontianak - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan RI, Momon Rusmono, menegaskan, agar setiap kabupaten kota yang ada di Kalbar harus menggenjot Luas Tambah Tanam (LTT) dan produksi padi dan jagung  yang telah ditargetkan sebelumnya.

“Luas Tambah Tanam harus lebih tinggi jika dibandingkan dari target Luas Tambah Tanam tahun sebelumnya, itu indikator agar rapot masing-masing kabupaten kota tidak merah,” katanya kepada seluruh seluruh Kepala Dinas Pertanian se Kalimantan Barat saat acara Rapat Koordinasi Upsus Pajale Provinsi Kalimantan, pada Rabu (2/8).

Ia memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada  bulan Oktober-Maret tahun tanam 2016/2017 di Kalimantan Barat ada tujuh kabupaten Kota yang memilki rapot merah yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi dan Kubu Raya.

“Jadi untuk tahun tanam selanjutnya saya tidak mau ada yang ada rapot merah lagi, setiap kabupaten punya strategi masing-masing guna mencapai target sasaran,” ujarnya.

Ia punya mengajak semua kabupaten-kota lebih berkerja keras lagi guna mencapai terget sasaran. Jika kabupaten-kota bisa mencapai target maka secara otomatis provinsi akan mendapatkan hal positif dari hal tersebut.

“Saya tidak mau Kalbar angkanya ada yang merah, apa lagi saya sebagai penanggung jawabnya di sini, saya mengajak kepada Kepala Dinas (pertanian) untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target sasaran,” pungkasnya.

Wujudkan Kedaulatan Pangan dengan Menghidupkan Lembaga Penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa perlu dihidupkan dan ditumbuhkembangkan, termasuk memperkuat balai penyuluhan sebagai simpul koordinasi.

Ajakan tersebut disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dr Ir Momon Rusmono MS saat bertemu dengan para penyuluh se-Jawa Timur, Sabtu (29/7/2017) di Balai Besar Penyuluhan Pertanian (BBPP) Ketindan, Malang, Jawa Timur.

"Hidupkan kelembagaan penyuluhan di kecamatan, tumbuh kembangkan pos penyuluhan di tingkat desa," kata Momon.

Apa yang disampaikan Kepala BPPSDM ini, merupakan sikap atas tiga hal yang menjadi dinamika lingkungan strategis terkait dengan penyuluhan pertanian di Indonesia, yaitu transisi kelembagaan, keterbatasan jumlah penyuluh, dan perkembangan teknologi informasi.

Dia menjelaskan, sesuai peraturan, lembaga penyuluhan digabung dan menjadi bagian dari dinas. Sebelumnya, di kabupaten/kota terdapat badan pelaksana penyuluhan, dan badan koordinasi penyuluhan di tingkat provinsi.

Terkait jumlah penyuluh, dia menyebut total penyuluh PNS dan tenaga harian lepas (THL) sekitar 44 ribu, sementara terdapat 72 ribu desa berbasis pertanian di Indonesia. "Sehingga ada penyuluh yang menangani lebih dari satu desa," lanjutnya.

Pun dengan perkembangan teknologi informasi maupun IPTEK pertanian yang begitu pesat. Termasuk juga tugas penyuluh yang semakin banyak dan kendali tugasnya yang semakin luas, menjadi hal penting yang juga perlu disikapi.

Untuk itu, dia mengimbau kepada para penyuluh agar eksistensi penyuluhan di lapangan dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat petani dan stakeholder lainnya.

"Jadi adanya penyuluh untuk mencapai kedaulatan pangan dan bagaimana bisa menyejahterahkan petani," ucapnya.

Sumber

Kementan matangkan peningkatan SMK PP menjadi politeknik

Kementerian Pertanian terus mematangkan proses peningkatan status Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan menjadi Politeknik sebagai penyelenggara pendidikan diploma bidang ilmu pertanian terapan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Momon Rusmono di Yogyakarta, Rabu, mengatakan sebelum menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian, saat ini masih dilakukan identifikasi program studi (prodi) yang potensial dikembangkan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Prodi harus berdasarkan analisis kebutuhan di lapangan. Setelah prodi terwujud baru akan kami usulkan ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi," kata Momon seusai memberi pengarahan dalam Pertemuan Guru SMK PP.

Menurut dia, ada tiga SMK PP di bawah Kementerian Pertanian yang akan dinaikkan statusnya menjadi politeknik yaitu SMK PP Banjar Baru Kalimantan Selatan, SMK PP Sembawa Sumatera Selatan, dan SMK PP Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Upaya transformasi itu, menurut Momon, menyesuaikan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Derah yang berimbas beralihnya kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah kepada Dinas Pendidikan Provinsi. "Sehingga SMK PP dibawah kementerian kami naikkan statusnya menjadi politeknik," tuturnya.

Momon mengatakan, selain menyesuaikan regulasi yang ada, Kementan saat ini memang berkomitmen mendukung visi pemerintah yang saat ini sedang gencar membentuk pendidikan vokasi untuk mencetak SDM terampil.

Apabila proses peningkatan status itu berhasil terwujud, ia meyakini model pendidikan yang akan diterapkan dengan konsep "teaching factory" atau pembelajaran yang berorientasi pada produksi itu akan mampu mencetak lulusan handal menjadi wirausahawan di bidang pertanian.

"Lulusannya nanti tidak kami arahkan untuk mencari kerja tetapi menciptakan pekerjaan di sektor pertanian," ujarnya.

Konsep "teaching factory", menurut dia, sangat potensial dikembangkan karena akan didukung dengan lahan SMK PP yang cukup luas. SMK PP Sembawa, kata dia, saat ini memiliki lahan seluas 98 hektare, SMK PP Kupang memiliki lahan lebih dari 100 hektare, dan SMK PP Banjar Baru memiliki lahan 60 hektare.

Dengan menggarap lahan yang ada, ia juga minta masing-masing politeknik ke depan memiliki ciri khas produk unggulan. Misalnya mampu menghasilkan sapi dengan bobot di atas 1 ton atau jagung tongkol empat.

Ia berharap pada September 2018, Politeknik Pembangunan Pertanian sudah bisa menerima mahasiswa baru. Saat ini, masih dilakukan proses pembekalan untuk persiapan para guru SMK PP menjadi dosen.

Dengan peningkatan status tiga SMK PP menjadi politeknik maka total ada sepuluh politeknik yang akan dimiliki Kementan karena tujuh Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) yang tersebar di Medan, Bogor, Malang, Yogyakarta, Magelang, Gowa, serta Manokwari juga akan bertransformasi menjadi politeknik.

Sumber

Pendidikan Pertanian Diarahkan Berbasis Vokasi

Kementerian Pertanian (Kementan) RI melakukan proses transformasi pendidikan pertanian. Nantinya, pendidikan pertanian yang diselenggarakan akan lebih diarahkan pada pengembangan ilmu-ilmu terapan atau vokasi.

Dijelaskan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Momon Rusmono, upaya yang dilakukan yakni dengan meningkatkan status Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian.

“Saat ini, terdapat tujuh STTP antara lain di Medan, Bogor, Malang, Yogyakarta, Magelang, Gowa, serta Manokwari,” ujarnya, di sela kegiatan Pertemuan Guru Sejenis untuk Persiapan Pendirian Politeknik Pembangunan Pertanian, di Yogyakarta, Rabu (26/7).

Di samping itu, lanjut dia, peningkatan status kelembagaan menjadi politeknik juga dilakukan terhadap tiga SMK Pertanian Pembangunan (PP) yang berada di Banjar Baru Kalimantan Selatan, Sembawa Sumatra Selatan, dan Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).Menurutnya, seiring perubahan konsep pendidikan ini diharapkan dapat lebih memperkuat pendidikan vokasi bidang pertanian. Momon menambahkan, ke depan pendidikan pertanian akan berbasis pada konsep ‘teaching factory’ atau pembelajaran yang berorientasi pada produksi dan bisnis.

Ia menuturkan, pihaknya menargetkan transformasi pendidikan ini sudah bisa terealisasi pada 2018 mendatang. “Untuk itu, berbagai penyesuaian terus dikerjakan,” ujarnya.Mulai dari pengalihan fungsi guru SMK PP menjadi dosen, penyiapan kurikulum pendidikan, pemenuhan dan optimalisasi sarana dan prasarana sesuai program studi yang diselenggarakan, dan sebagainya.

Kendati demikian, Momon menekankan, pengembangan program studi yang akan dibuka hendaknya mempertimbangkan kompetensi maupun keahlian guru SMK PP. "Begitu pula kurikulum dan sistem pembelajaran dirancang secara spesifik dengan memetakan komoditas unggulan sesuai minat dan kemampuan mahasiswa," kata dia, dalam siaran pers.  

Lebih lanjut diharapkan institusi pendidikan tersebut mampu menghasilkan sumber daya yang terampil dan ahli di bidang pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. “Mereka nantinya tak hanya bisa menciptakan beragam inovasi pertanian, melainkan juga membuka lapangan pekerjaan,” kata Momon.

Sumber