SOSIALISASI DAN INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) perlu didukung dengan menyebarluaskan program dan kegiatan RB itu sendiri. Sebagai bentuk tindak lanjut penyebarluasan program dan kegiatan RB  Kementerian Pertanian, pada hari Rabu tanggal 19/07/2017 bertempat di  Ruang Catur Gatra Kantor Pusat BPPSDMP diselenggarakan sosialisasi dan internalisasi RB.

Acara sosialiasi dihadiri kurang lebih 121 pegawai, dengan menghadirkan narasumber  Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Drs. Abdul Halim, M.Si. dan Kepala Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Dra. Esti Hermiyati, MM. Kepala Biro menekankan pada peningkatan kualitas pengelolaan SDM dari segi disiplin pegawai. 

Dalam materi yang disampaikan, Dra. Esti Hermiyati, MM. menyampaikan rencana tindak lanjut pelaksanaan RB lingkup BPPSDMP yang meliputi 8 area perubahan, yait:  Manajemen Perubahan terkait dengan penetapan sponsor, agen, dan tunas perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangandengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan secara berkala; Penataan Organisasidengan Penataan Organisasi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik; Penataan Tata Laksana menyusun Peta Proses Bisnis yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi  Kementerian Pertanian serta menyusun SOP; Penataan SDM Aparaturdengan meningkatkan kualitas pengelolaan SDM, antara lain melalui: peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kesenjangan kompetensi, melakukan penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi, melakukan pengukuran kinerja secara periodik sehingga capaian kinerja individu dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan pegawai berkelanjutan, menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja, dan dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan struktural eselon III dan IV agar memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring dan evaluasi demi tercapai perbaikan kinerja.

Area perubahan ke enam yaitu Akuntabilitassalah satunya dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabiliats dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kementerian Pertanian secara berkelanjutan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. Ke tujuh Penguatan Pengawasandengan memperkuat penerapan sistem integritas dengan menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blowing system (WBS) dan benturan kepentingan, terutama implementasinya di berbagai unit kerja serta meneruskan pembangunan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM). Terakhir Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikuntuk Balai Pelatihan, Sekolah Tinggi, dan Sekolah Menengah Unit Pelaksana Teknis BPPSDMP.

Rencana Kerja ReformasiBirokrasi dua bulan kedepan yaitu: Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial/Jabatan; Masing-masing eselon I melakukan self assesment; Penerapan e-kinerja; Penetapan Peta Jabatan. (ririn)

Kualitas Pelatihan Pertanian Ditingkatkan, Segera Disebarluaskan ke Petani

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menggelar pemantapan sistem pelatihan yang terpadu dan partisipatif. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian. Pemantapan sistem pelatihan itu diikuti oleh para pejabat dari berbagai lembaga pelatihan Kementerian Pertanian yang ada di Indonesia. 

"Di kegiatan ini kami ingin membahas revitalisasi pola pelatihan pertanian, supaya dampaknya lebih luas lagi. Dalam kegiatan ini juga diundang staf ahli menteri, Pak Sam untuk memberikan masukan supaya apa yang dirancang itu bisa diaplikasikan dengan baik," kata Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Widi Hardjono di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 20 Juli 2017.

Selain dari BPPSDMP, pemantapan sistem pelatihan yang dilaksanakan pada 19-21 Juli 2017 itu, di antaranya, diikuti oleh para pejabat dari BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, dan BBPP Kupang. Widi berharap, kegiatan itu dapat menghasilkan perencanaan pelatihan yang berdampak lebih besar dalam pembangunan pertanian.

"Sebetulnya pola pelatihan kami selama ini sudah cukup bagus, tapi perlu dicari lagi bagaimana pola yang lebih efektif dan efisien. Soalnya, pola pelatihan yang sudah dikerjakan selama ini kan perlu disesuaikan lagi dengan kondisi dan tantangan yang terkini," katanya.

Disebarluaskan pada petani

Dia menyebutkan, sistem pelatihan yang baru itu kelak akan disebarluaskan hingga ke kalangan petani. "Target kami adalah petani. Namun, petani yang jumlahnya 25-30 juta itu kan enggak mungkin diberi pelatihan langsung. Makanya, harus digunakan penyuluh pertanian atau orang yang melakukan pelatihan lagi. Contohnya, Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya, itu untuk membantu lagi pelatihan kepada end user atau para petani itu," tuturnya.

Staf Ahli Menteri Pertanian, Sam Herodian mengatakan, pemantapan sistem pelatihan juga dimaksudkan untuk menyingkronkan semua kegiatan pelatihan dengan rencana pembangunan yang sudah dicanangkan di Kementan. Termasuk di dalamnya ialah pelatihan yang memerlukan penerapan teknologi pertanian. 

"Makanya, ini perlunya pemantapan, untuk mengawal semua kegiatan itu supaya petani lebih aware. Soalnya, kami punya banyak teknologi untuk diaplikasikan. Ada inseminasi, yang kami intensifkan. Belum peralatan mesin pertanian di lapangan. Bagi sebagian orang, ini kan sesuatu yang baru, jadi ada yang belum punya kemampuan untuk menerapkannya. Untuk itu, diperlukan pengawalan dengan pelatihan-pelatihan, supaya penetrasi ke petani bisa lebih cepat," katanya.***

Transformasi Membentuk Politeknik Pembangunan Pertanian

Yogyakarta-Amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menginsyaratkan bahwa kelembagaan pendidikan tinggi di kementerian lain mengerucut pada perubahan kelembagaan menjadi politeknik. Kondisi ini menuntut perubahan seluruh elemen yang terlibat dalam proses perubahan tersebut.

Pusat Pendidikan Pertanian sebagai lembaga vertikal Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang mendapat tugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaran pendidikan di Kementerian Pertanian, perlu menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan pertanian. Salah satu kebijakan yang dipandang perlu untuk segera diwujudkan adalah pelaksanaan transformasi pendidikan pertanian.

"Transformasi pendidikan pertanian tidak hanya menyangkut tranformasi kelembagaan, tetapi juga menyangkut tranasformasi komponen lainya seperti penyelenggaraan pendidikan, ketenagaan, program dan kerjasama. Sehubungan dengan hal tersebut, agar proses transformasi pendidikan pertanian memiliki arah yang jelas, tepat dan terukur," ujar Kepala pusat Pendidikan Pertanian , Gunawan Yulianto pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Program Pendidikan Pertanian di Yogyakarta. (19/7/2017).

Menurut Gunawan Transformasi pendidikan sebagaimana arahan Menteri Pertanian menyangkut beberapa aspek yang harus dilakukan perubahan di Pusat Pendidikan mulai dari wadah atau lembaganya Sekolah Tinggi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Terkait hal tersebut termasuk menyiapkan SDM Pertanian . Menteri Pertanian sangat berharap kedepannya SDM pertanian dihasilkan dari Politektik-politeknik tentunya.

"Sebelum menghasilkan itu semua, kita harus menyiapkan SDM pertanian terutama para dosen yang lebih berkompeten menguasai dibidangnya sehingga dapat menghasilkan SDM pertanian yang handal. Kemudian tidak berhenti sampai situ kita juga memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan termasuk korikulum dan perbaikan penelitian sebagimana sesuai arahan Menteri Pertanian untuk dapat menghasilkana aneka inovasi pertanian yang dapat dikembangkan dan digunakan di lapangan," tegas Gunawan.

Sumber

Kementan Ingatkan Target Pencapaian Upsus Pajale Kalbar

Sanggau- Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, Momon Rusmono menegaskan dirinya tidak mau lagi ada kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang mendapat nilai nol atau merah terkait pencapaian target Upaya Khusus (Upsus) tanaman padi, jagung dan kedelai (Pajale) Lahan Tambah Tanam (LTT).

Hal ini disampaikannya pada rapat koordinasi percepatan Upsus Pajale LTT April September (Asep) 2017 bersama Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan (KPTPHP) Kabupaten, tim LO Upsus Kalbar dan unsur TNI wilayah Kodim 1240 Sanggau di aula Kodim 1240 Sanggau, Rabu.

"Saya tidak mau nanti saat dilakukan evaluasi sampai September ada wilayah kabupaten/kota di Kalbar yang merah," tegas Momon Rusmono.

Di hadapan para Danramil dan tenaga penyuluh pertanian Kabupaten Sanggau, Momon mengatakan dirinya menginginkan pada bulan Juli atau Agustus dilakukan evaluasi. Namun jika masih ada maka terpaksa dengan segala upaya dapat diusahakan untuk tidak mendapat merah.

"Ini prinsip dan terkait dengan ada atau tidaknya anggaran pada nilai merah yang diperoleh, bisa saja kemungkinan yang merah ini oleh Menteri Pertanian tidak diberi anggaran lagi," katanya.

Selain itu, katanya dalam target LTT Pajale, khusus Kabupaten Sanggau ke depannya dapat mencapai target hingga 3.000 LTT.

"Untuk Kabupaten Sanggau yang semula ditergetkan 1.629 hektare LTT, namun hasil kesepakatan di Pontianak dinaikkan menjadi 3.000 hektar LTT. Dan ini ternyata oleh semua komponen dari KCD, penyuluh, Dandim, Danramil berserta jajaran di bulan Juli ini bisa mencapai 3165 hektar TLL Pajale," ujarnya.

Ia menambahkan, dari hasil Rakor di Makodim 1240 Sanggau ada peningkatan 165 hektare, sehingga total akhir Juni ada 3.165 hektare LTT Pajale.

"Saya percaya Kabupaten Sanggau bisa mencapainya. Karena selama dua tiga tahun ini Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pencapaian target-target peningkatan produksi tanaman pangan," ujarnya.

Sementara itu, Dandim 1240 Sanggau, Letkol Inf Herry Purnomo mengatakan, sebagai prajurit jajaran Kodim 1240 Sanggau siap menyukseskan pemerintah yakni pencapaian terbaik LTT Pajale khususnya di wilayah Kabupaten Sanggau.

"Ini sudah merupakan perintah langsung Pangdam XII/Tpr. Dan kami harus selalu siap dalam kondisi apapun bersama pihak terkait dalam menyukseskan program ini," kata Letkol Inf Herry Purnomo.

Sumber

Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman melantik dua pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian setingkat eselon 1.

Pelantikan dilakukan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2017).

Dua pimpinan yang dilantik antara lain Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang diisi oleh Momon Rusmono dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi.

Sebelumnya posisi Momon diisi oleh Direktur Prasarana Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana, sementara posisi Agung sebelumnya diisi oleh Staf Ahli Kementerian Pertanian Gardjita Budi.

"Hari ini kita melakukan pelantikan untuk badan ketahanan pangan dan SDM. Mereka menjabat itu kapan saja bisa diganti, manakala target kita tercapai, kalau targetnya tidak tercapai, mereka jadi target kita, itu kita sepakat," ungkap Amran saat pelantikan.

Di depan kedua pimpinan baru tersebut, Amran juga meminta agar para pejabat eselon satu tersebut dapat mampu meningkatkan pencapaian yang sudah diperoleh selama ini, apalagi untuk sektor ketahanan pangan dan sumber daya manusia. 

"Bapak yang baru dilantik agar bisa menciptakan delta baru (indeks) di kementerian. Di mana berada sekarang BKP (Badan Ketahanan Pangan) di titik mana sekarang. Agar bisa menciptakan delta peningkatan mulai hari ini. Aku yakin bisa berbuat lebih baik," ujarnya.

Sumber

Kementan Siapkan STPP Politeknik Pertanian Terbaik Dunia

Bogor (Antara Megapolitan) - Kementerian Pertanian akan meningkatkan kapasitas Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) menjadi Politeknik pertanian terbaik dunia dengan spesifikasi `Tropical Agriculture`.

"Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian yang ingin agar STPP lebih unggul dari fakultas pertanian yang ada di setiap perguruan tinggi di Indonesia, dan terbaik dunia," kata Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Infrastruktur dan Sarana Prasarana, Sam Herodian, dalam kegiatan dengar pendapat dengan para dosen STPP, di Kampus STPP Cibalagung, Kota Bogor, Selasa. 

Menurut Sam, tidak banyak pendidikan tinggi yang memiliki spesifikasi pertanian tropis. STPP akan dirancang menjadi politeknik yang memiliki keunggulan di bidang tersebut. 

Untuk menjadi Politeknik Pertanian terbaik dunia, STPP sudah memiliki modalnya baik dari sumber daya manusia, muapun sarana dan prasarananya, tinggal diperkuat saja lagi, katanya. 

Sam menyebutkan, STPP perlu memanfaatkan semua sumber daya yang ada di Kementerian Pertanian, agar memperkuat perannya sebagai lembagan pendidikan pertanian terbaik. Seperti dalam bidang riset dapat berkoordinasi dengan Badan Litbang Pertanian, ataupun memanfaatkan Balai Embrio Ternak (BET) dalam bertukar teknologi. 

Menurutnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Kementerian Pertanian, maka proses untuk meningkatkan kapasitas STPP sebagai politeknik terbaik di dunia dapat cepat dicapai.

"Karena kalau semua dibutuhi di STPP akan membutuhkan waktu serta biaya yang besar," kata Sam. 

Kendala selama ini yang dialami para pengajar adalah mengakses fasilitas sarana dan prasarana seperti untuk penelitian dan pengembangan riset, karena belum adanya kerja sama antara STPP dengan lembaga lainnya yang ada di Kementerian Pertanian.

"Padahal lembaga ini satu induk di bawah Kementerian Pertanian, semua fasilitas itu ada di seluruh Indonesia. Padahal kita punya fasilitas di seluruh indonesia dan ini bisa dimanfaatkan oleh STPP," kata dosen Fateta IPB tersebut. 

Sam menambahkan, langkah pertama yang perlu disiapkan untuk pengembangan STPP adalah sumber daya manusia yang perlu diperkuat. 

Caranya dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Kementerian Pertanian untuk membagi dan mentransfer ilmunya. Seperti tenaga doktor dan profesor yang ada di Badan Litbang Pertanian mengajar di STPP.

"Dan sebaliknya, dosen maupun mahasiswa STPP dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di Badan Litbang maupun lembaga lainnya yang ada di bawah Kementan," kata Sam. 

Ketua STPP, Nazaruddin menyatakan kesiapannya untuk memenuhi harapan Menteri Pertanian menjadikan STPP sebagai lembaga pendidikan pertanian terbaik di dunia.

"Kami akan bergerak cepat dalam mentransformasi diri, diawali dengan mengubah status menjadi Politeknik yang saat ini sedang dalam proses," katanya. 

Selain mengembangkan STPP menjadi politeknik terbaik, Menteri Pertanian juga menantang tenaga pengajar STPP untuk melakukan riset di bidang pertanian, baik itu padi, hortikultura muapun mesin pertanian. 

Dalam temu dengar pendapat dengan Staf Ahli Menteri bidang Infrastruktur dan Sarana Prasarana, dimanfaatkan oleh para dosen STPP untuk menyampaikan keluh kesah serta upaya-upaya untuk memenuhi target dari kementerian terutama dalam hal riset bagi tenaga pengajar.

Editor: Naryo

Sumber

Kementan Segera Terbitkan Kurikulum Bidang Budidaya Kedelai

Bogor (Antara) - Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian segera menerbitkan kurikulum budidaya kedelai setelah Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI) bidang tersebut ditetapkan. 

"Secepatnya setelah kita memiliki KKNI bidang budidaya kedelai, akan kita teruskan dengan menyusun kurikulum agar bisa segera dipakai sebagai bahan ajar di lembaga pendidikan pertanian," kata Kepala Pusat Pelatihan 
Pertanian, Widi Hardjono membuka langsung kegiatan Konsesus KKNI bidang Budidaya Kedelai di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin. 

Menurutnya, setelah kurikulum dipakai sebagai bahan ajar, secara otomatis akan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia sektor pertanian lebih banyak lagi.

Langkah selanjutnya setelah adanya KKNI bidang kedelai, akan ada sistem sertifikasi dalam praktek budidaya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan (good agricultural practises/GAP) yang sudah terakreditasi yang dapat digunakan secara nasional. 

"Ini sejalan dengan program Menteri Pertanian yang fokus meningkatan sumber daya pertanin tahun ini dan tahun yang akan datang untuk mencapai swasembada kedelai," katanya. 

Menurutnya, jika kurikulum selesai disusun, otomatis BPPSDM Pertanian mendukung program Menteri Pertanian dalam mencapai swasembada kedelai.

Widi mengatakan, kurikulum budidaya kedelai dapat diaplikasikan tinggal menunggu kesepakatan KKNI setelah konsesus dilaksanakan dan secepatnya dirumuskan. 

Perumusan KKNI suda lama dilakukan mulai dari prakonvensi, konvensi, setelah jadi KKNI akan dilakukan pengecekan ulang kembali.

Jika konsesus berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dapat paralel untuk menyusun kurikulumnya. Seperti pada perumusan kurikulum kakao dan sektor pertanian lainnya. 

"Setelah itu baru kita usulkan menjadi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan bidang ketenagakerjaan, barulah muncul KKNI," katanya.

Menurutnya, butuh waktu tiga sampai empat bulan untuk menyusun kurikulum sesuai KKNI bidang budidaya kedelai. Jika tidak ada kendala 2018 sudah dapat diaplikasikan di seluruh SMK dan universitas pertanian di Indonesia. 

"Awal 2018 kurikulum KKNI budidaya kedelai bisa diaplikasikan," katanya.

Kementerian Pertanian menyusun sembilan jenjang KKNI sektor pertanian, sehingga dapat menyandinggkan, menyetarakan dan mengintegrasikan pendidikan setiap PNS di kementerian tersebut dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja untuk meraih pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor pertanian. 

Kementan juga telah menyiapkan tiga judul pemaketan KKNI yakni bidang manajemen agribisnis, budidaya kedelai dan pertanian organik.

Dua judul pemaketan yakni manajemen agribisnis dan budidaya kedelai tela disusun oleh tim perumus yang terdiri atas perwakilan organisasi profesi, asosiasi, praktisi, dan birokrat terkait. 

Untuk menjadikan rancangan KKNI menjadi KKNI perlu proses dalam rangka untuk memberikan pengakuan profesi di bidang manajemen agribisnis, yakni melalui konsesus. 

Konsesus dilakukan dalam rangka pembakuan rancangan KKNI untuk memberikan jaminan bahwa rancangan tersebut memiliki pengakuan, keberterimaan dan legalitas secara nasional dari pemangku kepentingan terkait.

Editor: Andi Firdaus

Sumber

Mentan dorong STTP Hasilkan Penelitian Pertanian

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) melakukan penelitian yang memberikan hasil-hasil terbaik di bidang pertanian.

"Kami menginginkan dosen-dosen STPP maupun mahasiswanya agar menghasilkan ide-ide baru, melakukan penelitian guna meningkatkan produksi pertanian," katanya ketika membuka Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Pertanian di Jakarta, Jumat

Rapat Koordinasi tersebut diikuti para Kepala Kampus STPP dari seluruh Indoensia maupun dosen pengajar lembag pendidikan yang berada di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian itu.

Amran menyatakan, dosen maupun alumni STPP harus menguasai teknologi melalui berbagai penelitian, baik teknologi dalam hal mesin pertanian, maupun menghasilkan bibit unggul peternakan serta pertanian.

"Para dosen STPP yang berjumlah 240 orang seluruh Indonesia didorong untuk menciptakan sesuatu yang dapat memajukan sektor pertanian," katanya.

Dosen dimintanya mampu menciptakan sesuatu yang baru, seperti menghasilkan sapi yang beratnya melebihi sapi jenis Belgian Blue yang bobotnya mencapai empat ton, atau tanaman jagung yang mampu menghasilkan empat tongkol. 

Menurut Amran, saat ini setiap orang dituntut berpikir di luar kebiasan, mampu menciptakan satu inovasi yang akan membawa kemajuan, terutama bagi diri sendiri maupun orang banyak.

"Alat pertanian juga, kita tidak ingin lagi impor peralatan. Di STPP ada jurusan mekanisasi, silakan dirakit mesin pertanian yang diciptakan anak bangsa. Jangan lagi pakai produk luar," katanya.

Terkait kendala keterbatasn anggaran untuk penelitian, Amran menegaskan pihaknya siap meningkatkan alokasi anggaran yang dibutuhkan kalangan STPP dari Rp3 miliar menjadi Rp6 miliar untuk tahun ini.

"Butuh apa? Kami siapkan peralatan, anggaran. Kita kasih, tapi kami ingin STPP ini menghasilkan teknologi, karena pertanian tidak akan maju tanpa teknologi," katanya.

Ia juga meminta kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian guna melakukan evaluasi setiap bulan kepada dosen-dosen STPP, dan mereka yang melakukan penelitian dan menghasilan inovasi produksi akan diberi insentif.

Hasil penelitian dosen maupun mahasiswa STPP nantinya dapat dikerjasamakan dengan swasta sehingga mereka pun memperoleh royalti sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka, demikian Andi Amran Sulaiman, yang juga dikenal sebagai pakar dan inovator pembasmi hama tanaman.

Editor: Priyambodo RH 

Sumber