Taruna STPP dan TNI Dilatih Ketahanan Pangan
Taruna STPP dan TNI Dilatih Ketahanan Pangan
“HADIRKAN” FUNGSI PENYULUHAN DI ERA PERUBAHAN KELEMBAGAAN
“HADIRKAN” FUNGSI PENYULUHAN DI ERA PERUBAHAN KELEMBAGAAN
4000 Hektare Lahan Pertanian untuk Budidaya Minapadi
4000 Hektare Lahan Pertanian untuk Budidaya Minapadi
Rapat Koordinasi PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017
Rapat Koordinasi PENAS Petani Nelayan ke XV Tahun 2017
Buka Diklatpim III, Sekjen Kementan Ajak Pejabat Pahami Isu Strategis dan Implikasinya
Buka Diklatpim III, Sekjen Kementan Ajak Pejabat Pahami Isu Strategis dan Implikasinya
Training Of Trainer Pendampingan Pendidikan : Membekali Taruna Akademi TNI Dengan Pengetahuan Ketahanan Pangan
Training Of Trainer Pendampingan Pendidikan : Membekali Taruna Akademi TNI Dengan Pengetahuan Ketahanan Pangan
Penas KTNA 2017 Diharapkan Berperan Tingkatkan Produksi Pangan Utama
Penas KTNA 2017 Diharapkan Berperan Tingkatkan Produksi Pangan Utama
STPP Malang Buka Kursus Gratis Ketrampilan Teknologi Pertanian dan Peternakan
STPP Malang Buka Kursus Gratis Ketrampilan Teknologi Pertanian dan Peternakan

Taruna STPP dan TNI Dilatih Ketahanan Pangan

 

 

Sebagai bentuk tri dharma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat, STPP Kementerian Pertanian bersama Taruna TNI akan dilatih ketahanan pangan sebelum diturunkan ke daerah perbatasan dalam Latihan Integrasi Taruna Werda Nusantara (LatsitardaNus). Kerjasama Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin baik dalam pembangunan pertanian Indonesia. Tak hanya mengerahkan babinsa di daerah untuk bisa mendampingi masyarakat tani, kini bersama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPPSDM) Pertanian juga siap terjun ke daerah perbatasan melalui perwujudan pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian dan Taruna Akademi TNI.

 

Namun sebelum diterjunkan langsung, Kementerian Pertanian memberikan pembekalan kepada Tarunan TNI dan mahasiswa STPP. BPPSDMP dan Akademi TNI, di tiga lokasi yakni Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta, dan Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya.

 

Pembekalan wawasan ketahanan pangan ini dibuka secara resmi oleh Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen TNI Bayu Purwiyono bersama Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Drs.Gunawan Yulianto di Akademi Militer Magelang, Selasa (14/3).Dalam kaitannya dengan LatsitardaNus, adanya pembekalan ini para taruna mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat kelompol tani sehingga nantinya petani akan terpacu melaksakan penggiatan di sektor pertanian.  

 

Senada dengan Danjen Akademi TNI, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Drs.Gunawan Yulianto juga mengungkapkan pembekalan wawasan ketahanan pangan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama (MoU) antara Panglima TNI dengan Menteri Pertanian dalam rangka mensukseskan program swasembada pangan nasional.   Drs Gunawan menambahkan sektor pertanian akan menghadapi setidaknya empat isu strategis selama lima tahun ke depan. Dimulai dari kecukupan produksi sekaligus melepaskan ketergantungan impor, pemantapan dan peningkatan daya saing dalam negeri, diversifikasi pangan hingga kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 

 

Selepas membuka pembekalan wawasan di Akmil Magelang, Danjen TNI dan Kapusdik BPPSDMP dan rombongan berkunjung ke Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang untuk menghadiri Kuliah Umum Asisten Teritori (Aster) Panglima TNI, Mayjen TNI Wiyarto mengenai Proxy War yang kini tengah mengancam Indonesia. 

 

Menurut Aster Panglima TNI, Proxy war ini berbeda dengan peperangan dengan senjata karena tidak bisa dilihat siapa lawan dan kawan, tetapi perang tersebut dikendalikan oleh negara lain.Mengutip pendapat yang pernah disampaikan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam setiap kesempatan, solusi dalam menghadapi proxy war seperti ini adalah dengan mengelola modal NKRI yang memiliki geografi daratan dan lautan yang kaya akan SDA. Tak hanya itu, kearifan lokal yang dibarengi dengan revolusi mental, Pancasila sebagai pedoman hidup, serta dibutuhkan peran civitas dan akademika, serta mahasiswa bisa mencegahnya perang tanpa bentuk tersebut.

 

Sehingga, Indonesia harus menjadi negara agraris, negara maritim, dan negara industri. Kekayaan SDA tidak dijual dalam bentuk mentah ke luar, tetapi sudah dalam bentuk jadinya. Indonesia juga harus didukung oleh para pemuda yang menjadi agen perubahan dan pemersatu bangsa (BAYU)

 

“HADIRKAN” FUNGSI PENYULUHAN DI ERA PERUBAHAN KELEMBAGAAN

 

 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menjadi bagian penting dalam pencapaian sukses pembangunan pertanian, diantaranya melalui pengawalan dan pendampingan terhadap program UPSUS 11 (sebelas) komoditas strategis nasional, yaitu swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi cabai, bawang merah, daging sapi, gula, kelapa sawit, kakao, kopi, dan karet. Pengawalan dan pendampingan terpadu tersebut dilakukan oleh Penyuluh Pertanian bersinergi dengan mahasiswa dan babinsa yang menyentuh langsung kegiatan sehari-hari petani dan kelompoktani di lahan usaha taninya serta secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

 

Sejarah pembangunan pertanian merupakan buah hasil penyuluhan pertanian sejak repelita I sampai saat ini. Sebagai instrumen strategis dalam pembangunan pertanian hendaknya penyelenggaraan penyuluhan pertanian ke depan tetap memberikanpelayanan dasar bagi petani melalui kerjasama dengan instansi terkait. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari masa ke masa mengalami perubahan baik dari sisi pelaksanaan, tugas dan tantangan yang sangat berbeda, maka pola dan sistem penyelenggaraan penyuluhan harus berbeda sesuai dengan perubahan yang terjadi. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Ir. Hari Priyono, MS dalam sambutannya pada acara Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Hotel Ibis, Tanggerang, 20 maret 2017. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini dihadiri oleh 274 orang yang terdiri dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan penyuluhan di tingkat provinsi,kabupaten/kota dan kepala Balai Penyuluhan Pertanian di lokasi sentra pangan.

 

Perubahan konsep pengembangan penyuluhan pertanian harus dilakukan, adanya target yang jelas dantidak hanya bertumpu pada fasilitasi dari proyek mengingat keterbatasan kapasitas BPP serta jumlah dan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian di lapangan akan mengatasi minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penyuluhan pertanianFungsi penyuluhan pertanian sebagai fungsi pemerintah yang wajib melayani petani, karena petani mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan penyuluhan pertanian;

 

Penyuluhan pertanian harus “hadir” dan tetap berlajalan walaupun berada pada kondisi terbatasnya kapasitas BPP, jumlah dan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian. Sistem penyelenggaraan penyuluhan harus dapat diimplementasikan pada skala nasional sehingga seluruh daerah harus mendapat pelayanan penyuluhan pertanian dengan kriteria (1) tidak hanya bertumpu pada program tertentu (misalnya UPSUS) atau tanpa ketergantungan kepada ‘proyek’ tetapi menjadikan ‘proyek’ sebagai momentum pemantapan penyuluhan pertanian, (2) pendekatan kawasan pertanian, (3) sesuai dengan komoditas unggulan yang dikembangkan (sesuai kondisi daerah/kearifan lokal), dan (4) bukan dengan asumsi tanpa keterbatasan; (5) SIMLUHTAN merupakan infrastruktur utama, sehingga wajib dipertahankan.

BPP sebagai basis utama gerakan penyuluhan pertanian perlu meningkatkan kapasitasnya melalui pemberian pelayanan penyuluhan pertanian, informasi, kemitraan, dan percontohan bagi Penyuluh Pertanian; peningkatan kapasitas Teknologi Informasi (TI) di BPP (SIMLUHTAN, SIMOTANDI, Cyber Extension, Penilaian Angka Kredit on line, dan pelaporan Luas Tambah Tanam/LTT), peningkatan kapasitas SDM (Penyuluh Pertanian, petugas, dan petani) melalui pelatihan/kursus, magang, lokakarya/workshop, seminar, gelar teknologi, temu teknis, Sekolah Lapang, studi banding, rembug tani, kursus tani, pemanfaatan media cetak dan elektronik, diantaranya cyber extension; koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, PSP dan Litbang) melalui temu koordinasi penyuluhan di kecamatan); dan melakukan kemitraan dengan pihak swasta dan BUMN/BUMD dalam peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui pelayanan informasi (teknologi, permodalan, pasar dan harga), dan penyediaan sarana produksi.

 

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian bukan semata-mata harus dilaksanakan oleh penyuluh pertanian PNS atau THL-TB yang jumlahnya dibatasi oleh kebijakan moratorium ASN, P4S, Universitas maupun  pihak swastapun dapat melaksanakan fungsi penyuluhan tentunya dengan telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

Identifikasi kemampuan masing-masing Penyuluh Pertanian hendaknya dilakukan untuk  dapat memetakan kapasitas atau kompetensi Penyuluh Pertanian di masing-masing tingkatan wilayah binaan/wilayah kerja. Hari Priyono menambahkan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dapat dilakukan melalui pelatihan di bidang perencanan, penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil pertanian dengan pendekatan “ pasar “ dan “ nilai tambah ”. Fasiltasi bagi Penyuluh Pertanian aterhadap akses sumber informasi, permodalan, dan teknologi pertanian pun perlu dilakukan untuk mendukung pendekatan “ nilai tambah ” tersebut. (nurlaily)

4.000 Hektare Lahan Pertanian untuk Budidaya Minapadi

 

 

Tahun ini Kementrian Pertanian menyediakan 4.000 hektare lahan pertanian baru untuk budidaya Minapadi (teknologi tepat guna pemeliharaan ikan di sela-sela tanaman padi). Sejauh ini teknologi Minapadi baru berkembang satu persen dari luas lahan pertanian yang ada di Indonesia.

 

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI E Herman Khaeron mengatakan mina padi merupakan teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi lahan sawah irigasi untuk peningkatan pendapatan petani. Sistem minapadi merupakan cara pemeliharaan ikan di sela-sela tanaman padi.

 

"Minapadi sudah berkembang sejak lama, sebagai sistem untuk meningkatkan pendapatan para petani. Dengan cara ini ada pendapatan lain, masyarakat tidak hanya memanen padi tapi juga ikan, namun teknologi ini masih terbatas, baru di wilayah tertentu saja," tuturnya seusai acara Workshop Pengembangan Minapadi bagi Penyuluh Pertanian dan Perikanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Kamis (16/3/2017).

 

Teknologi minapadi ini memiliki keunggulan dengan peningkatan produksi padi mencapai 10-20 persen atau sekitar 7-8 ton per hektar per sekali panen. Salain itu sistem ini saling menguntungkan karena karena efesiensi penggunaan pakan mencapai 50-10 persen."Ikan dapat membantu pengendalian hama padi sedangkan kotoran ikan dapat menjadi pupuk bagi padi dan memperbaiki struktur tanah dengan efesiensi pemanfaatan lahan 80 persen dan bibit padi 20 persen," ujarnya.

 

Diakui Herman teknologi minapadi ini belum berkembang secara baik di Indonesia karena semakin sempitnya lahan pertanian. Sehingga sektor pertanian belum mampu meningkatkan kesejahteraan para petani karena kebutuhan perekonomian belum bisa terpenuhi oleh produk pertanian. Dari 8 juta lahan sawah dan potensi mina padi sekitar 4,9 persen dan yang termanfaatkan baru mencapai kurang dari satu persen dari luas lahan pertaniaan yang ada di Indonesia.

 

"Tahun ini ada 4.000 hektar tambahan di luar lahan yang sudah ada full paket. Dan di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ada 240 paket semoga menjadi motivasi baru bagi pelaku-palaku usaha di sektor pertanian dan perikanan untuk melakukan kombinasi usaha di dua sektor tersebut," tutur dia. Dikatakan Herman 4.000 hektar lahan baru tersebut akan tersebar di seluruh wilayah pertanian di Indonesia dengan syarat kemampuan air di wilayah tersebut cukup, karena teknologi mina padi ini membutuhkan teknis irigasi yang baik.

 

Dikatakan Herman sejauh ini kendala budidaya minapadi terdapat pada pengelolaan air yang masih terbatas. Selain itu Kementrian Pertanian selama ini baru fokus pada peningkatan produksi pajale (padi, jagung dan kedele) belum pada pengembangan peningkatan pendapatan petani.

 

Berdasarkan data Kementrian Pertanian percontohan budidaya minapadi sudah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia di antaranya di 2015 di Provinsi DI Yogyakarta dan Sumatera Barat. Di 2016 terdapat 9 provinsi dengan 12 kabupaten/kota serta di 2017 di beberapa kabupaten dan kota seperti Tanjung Jabung Barat, Pasaman Barat, Aceh Besar, Sukabumi, Pangandaran, Temanggung, Surakarta, dan Banjarnegara. 

 

Untuk mengetahui perkembangan kesiapan panitia Penas Petani Nelayan ke XV  Tahun 2017 baik di Pusat maupun di Daerah maka dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Provinsi Aceh pada tanggal 8 Maret 2017. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Ketua Umum Kelompok KTNA Nasional,  Plh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan dan Perikanan, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Ketua Kintingen dan Kerua KTNA Provinsi seluruh Indonesia serta penangggung  jawab  masing-masing bidang kegiatan.

 

Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sedang mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017.  Akomodasi selain hotel, guest house dan mess, disediakan    juga pemondokan (rumah penduduk) yang dapat menampung  peserta yang akan berjumlah 35.000 orang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh dalam sambutannya pada acara pembukaan rakor PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017.

 

Plh. Kepala BPPSDMP,Dr. Ir. Momon Rusmono, MS menyampaikan perlu adanya sinergi antara panitia pusat dan daerah serta pihak- pihak terkait dalam menghadapi pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017 yang  kurang dari 56 hari ini. Adanya komitmen dan komunikasi yang terbuka antara semua bidang dan seksi dalam penyelenggaraan PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017,sangat diperlukan demi  kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan PENAS XV.  Pengamanan baik pada saat kunjungan Presiden RI maupun selama pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke  XV Tahun 2017 diharapkan mendapatkan perhatian khusus.  Gelar Teknologi sebagai show window  kegiatan ini diharapkan dapat mencerminkan perkembangan pertanian Indonesia, dimana  telah banyak kemajuan teknologi dan inovasi di bidang pertanian. Gelar Teknologi diupayakan untuk mengubah image pertanian (petani) yang kumuh menjadi pertanian (petani) modern. Perubahan tersebut  diawali dengan adanya perubahan pola fikir petani yang awalnya hanya sebatas sub sistem menjadi agribisnis, mulai dari budidaya hingga pasca panen.   

 

Sejalan dengan Tema PENAS, “Melalui PENAS Petani Nelayan  XV 2017 Kita Mantapkan Kelembagaan Tani Nelayan dan Petani Hutan sebagai Mitra Kerja Pemerintah dalam rangka Kemandirian, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan menuju Kesejahteraan Petani Nelayan Indonesia”, Kementerian Pertanian ingin membuat posisi tawar petani semakin kuat melalui penguatan kelembagaan petani dimulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Tujuan akhir dari penguatan kelembagaan petani melalui Kelembagaan Ekonomi Petani adalah meningkatnya kesejahteraan petani. Ungkap Plh. Kepala BPPSDMP, Petani Sejahtera Bangsa Berjaya. (laily)

Buka Diklatpim III, Sekjen Kementan Ajak Pejabat Pahami Isu Strategis dan Implikasinya

Ciawi—Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim III) Angkatan VIII di Komplek Bumi, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Selasa (28/2) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hari Priyono mengajak peserta Diklatpim dan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian untuk memahami secara mendalam isu-isu strategis baik yang sifatnya global maupun nasional.

“Maju mundurnya suatu negara, tidak hanya ditentukan oleh kondisi nasional, tapi sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Oleh karena itu saya berharap para peserta pejabat struktural yang mengikuti diklatpim ini, untuk tidak hanya memahami apa yang menjadi tupoksinya, tetapi memahami secara mendalam isu-isu strategis dan implikasinya pada apa yang kita programkan,” papar Hari.

Lebih lanjut, Hari Priyono mencontohkan kondisi perekonomian global yang sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak dunia berimbas pada kenaikan harga berbagai komoditas. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan Nilai Tukar Petani (NTP). Daya beli petani akan mengalami penurunan di tengah meningkatnya harga-harga kebutuhan, sementara komoditas pertanian yang dihasilkan harganya tidak mengalami kenaikan.

Isu pangan, menurut Hari Priyono, adalah salah satu isu strategis di tingkat global. Ketersedian pangan yang menipis membuat banyak negara mulai khawatir. Negara-negara yang memiliki uang belum tentu dengan mudah bisa memenuhi kebutuhan pangannya.

“Dalam kondisi saat ini, untuk memperoleh 15 atau bahkan 10 juta ton beras saja bukan pekerjaan yang mudah,” ucap Hari. Menurut Hari Priyono, Thailand saat ini mengeluarkan kebijakan pengurangan luas tanam akibat hasil produksinya yang tidak terserap pasar, salah satunya disebabkan tidak adanya impor dari Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan pemerintahan Yinluck Shinawatra menanggung utang cukup besar akibat subsidi di sektor pertanian. Kebijakan Pemerintah Thailand ini berdampak pada ketersediaan pangan di pasar dunia.

“Oleh karena itu saya mengajak para pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim ini aktif mendiskusikan isu-isu strategis dan implikasinya terhadap apa yang menjadi tugas kita. Tugas pemerintah adalah menyiapkan regulasi, memfasilitasi dan memberikan service untuk menggerakkan pembangunan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu strategis kita akan mampu menghasikan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah secara tuntas,” ucap Hari dalam arahannya kepada peserta Diklat.

Diklatpim III Angkatan VIII yang diikuti 28 pejabat setingkat eselon III lingkup Kementerian Pertanian ini akan berlangsung dari tanggal 27 Februari hingga 15 Juli 2017. (Sumber PPMKP Ciawi)

Training Of Trainer Pendampingan Pendidikan : Membekali Taruna Akademi TNI Dengan Pengetahuan Ketahanan Pangan

 

 

Pilar-Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian  melakukan kerjasama dengan Akademi Tentara Nasional Indonesia (Akademi TNI) untuk meningkatkan pengetahuan Taruna Akademi TNI tentang ketahanan pangan.

Untuk itu, BPPSDMP dan Akademi TNI akan menyiapkan  tenaga-tenaga pelatih/penatar Taruna dari dosen/penatar di lingkungan akademi TNI dan dosen dari STPP (Sekolah Tinggi Penyuluhan  Pertanian) Kementerian Pertanian untuk memberikan pembekalan kepada Tarunan TNI dan mahasiswa STPP. 

BPPSDMP dan Akademi TNI, selama tiga hari, tanggal 13 -15 Februari 2017 melaksanakan Training of Trainer (TOT)  kepada 35 peserta calon pelatih/penatar  (Trainer) di Hotel Amaris Bogor. Calon pelatih tersebut berasal  dari  akademi TNI, dosen STPP Malang, STPP Magelang dan Bogor  serta  pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. 

Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen TNI Bayu Purwiyono, yang membuka langsung TOT tersebut  menjelaskan bahwa  kerjasama  pelatihan  bertujuan  untuk menyiapkan tenaga-tenaga pelatih/penatar  baik dari lingkungan akademi TNI maupun dari  STPP Kementerian Pertanian agar mampu memahami tentang pembangunan ketahanan pangan terutama pengembangan komoditas pangan. 

“Setelah selesai mengikuti TOT, mereka  siap memberikan  pembekalan kepada para taruna yang akan mengikuti  Latihan Integrasi Taruna Werda (Latsitarda).  Latsitarda akan  diikuti oleh mahasiswa lainnya seperti IPDN, STPP dan perguruan tinggi lainnya”, tegasnya.  

Jadi, sebelum mereka berangkat latihan, kami akan  memberikan pembekalan  kepada mereka tentang ketahanan pagan. Ini adalah merupakan sarana komunikasi taruna dengan masyarakat di lokasi latihan, jelas  Letjen TNI Bayu Purwiyono.   

Menurutnya, Ilmu mengenai ketahanan  pangan  belum didapatkan oleh taruna. Di akademi TNI  juga tidak diajarkan. Oleh sebab itu,  kerjasama dengan Kementan, sangat membantu para taruna yang akan mengikuti  Latsitarda. Mereka sudah siap,  jika latihan ini dilaksanakan  di wilayah perbatasan, daerah tertinggal ataupun  terluar, ungkap  Letjen TNI Bayu Purwiyono.

Letjen TNI Bayu Purwiyono menjelaskan, kerjasama pelatihan BPPSDMP dan akademi TNI  juga merupakan implementasi dari kerjasama (MoU)  antara Panglima TNI dengan Menteri Pertanian dalam rangka mensukseskanprogram swasembada pangan nasional. 

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Drs.Gunawan Yulianto mengharapkan pelatihan melalui TOT ini dapat memberikan pemahaman yang sama terhadap materi pembekalan ketahanan pangan kepada peserta TOT. 

Disamping itu, bersama akademi TNI akan  menyusun bahan ajar/materi pembekalan ketahanan pangan di wilayah perbatasan, tertinggal, terluar dan kawasan pertanian. “Kita akan sinkronkan disain program TNI di bidang ketahanan pangan dengan progam pembangunan lumbung pangan di daerah perbatasan, tertinggal dan pulau terluar yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian, jelas Gunawan. (RS).

 

Penas KTNA 2017 Diharapkan Berperan Tingkatkan Produksi Pangan Utama

 

 

Jakarta (B2B) - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengharapkan penyelenggaraan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA 2017) turut berperan mendorong peningkatan produksi pangan utama, beras, mengingat saat ini produksi petani dan cadangan beras di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Jabar, Jateng dan Jatim dalam kondisi penuh.


"Stok beras di gudang Bulog pada awal 2016 sempat kosong namun berkat perbaikan sistem produksi berlangsung konsisten hingga akhir 2016, gudang Bulog di tiga provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional cukup untuk kebutuhan pangan tahun ini," kata Mentan Amran Sulaiman di Jakarta pada Kamis (2/2) saat membuka rapat koordinasi penyelenggaraan Penas KTNA XV yang akan berlangsung di Banda Aceh pada 6-11 Mei 2017.

Mentan tidak menampik fakta bahwa harga gabah di tingkat petani saat ini merosot ke Rp2.900 hingga Rp3.300 per kg di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp3.700 per kg untuk gabah kering panen (GKP).

Amran Sulaiman mengharapkan Bulog segera bertindak cepat untuk menyerap gabah petani sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah.

Penas KTNA Banda Aceh
Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sebagai penanggungjawab kegiatan Penas KTNA 2017 melakukan pemantauan dan evaluasi persiapan menjelang pelaksanaan 6-11 Mei 2017 di di Stadion Harapan Bangsa, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan Penas KTNA merupakan metode penyuluhan akbar yang digagas oleh para tokoh petani dan nelayan sejak 1971, sebagai forum pertemuan petani nelayan dan petani hutan sebagai wadah kegiatan belajar mengajar, tukar menukar informasi, dan berbagi pengalaman.

Tujuan lainnya, kata Winarno, pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama antara para petani nelayan dan petani hutan, peneliti, penyuluh, pihak swasta dan pemerintah sehingga dapat membangkitkan semangat dan tanggung jawab serta kemandirian sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Penas KTNA Banda Aceh akan diikuti sekitar 11.000 peserta atau tiga kali lipat dari Penas KTNA di Malang, Jawa Timur, dan peserta utama diperkirakan mencapai 70% dan selebihnya adalah peserta pendamping dan peninjau.

STPP Malang Buka Kursus Gratis Ketrampilan Teknologi Pertanian dan Peternakan

 

 

Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Malang, Jawa Timur, dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Peguruan Tinggi tentang pengabdian masyarakat, membuka peluang bagi masyarakat umum untuk dapat mengikuti kursus gratis tentang ketrampilan teknis bidang teknologi pertanian dan peternakan.

Pada tahap pertama, kursus akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga November 2017, dengan berbagai materi yang semuanya terbuka untuk umum, khususnya petani, peternak, generasi muda pertanian, penyuluh pertanian hingga Dharma Wanita dan PKK.

"Karena kursus langsung dilakukan di laboratorium dan instalasi, maka masyarakat yang tertarik segera menghubungi pihak panitia, karena kuota terbatas." ucap Dr Ir Siti Munifah MSi, Ketua STPP Malang, Selasa (31/1/2017).

Alasan Munifah membatasi jumlah peserta karena diharapkan materi atau topik yang diberikan pemateri akan dapat diserap peserta secara maksimal. Namun bagi yang tidak dapat mengikuti tahap pertama dapat mendaftar untuk periode selanjutnya.

Adapun kuota yang ditetapkan panitia sebanyak 20 – 30 orang per topik atau materi. Berbagai judul materi kursus akan diberikan oleh para ahli dibidangnya dengan kompetensi yang tidak diragukan lagi, mulai dari materi yang berkaitan dengan on farmoff farm hingga non farm.

Pengaplikasian teknologi komputerisasi dalam bidang pertanian dan peternakan tidak luput dari pemilihan materi kursus.

"Kami (STTP Malang) membuka diri untuk bersama masyarakat mulai usia dini hingga dewasa belajar dan berbagi ilmu pengetahuan untuk mencetak generasi pertanian yang unggul dan produktif dalam persaingan era globalisasi." tegas Munifah kepada TIMES Indonesia.

Munifah juga menambahkan bahwa, peserta yang telah mengikuti kursus akan diberikan sertifikat (Certificate of Attendance) dari STPP Malang sebagai bentuk apresiasi telah mengikuti kursus ketrampilan teknis bidang teknologi pertanian dan peternakan.

"Target untuk tahap pertama ditahun 2017 ini, dapat mencapai 1000 peserta lulusan kursus, yang siap mengaplikasikan ilmu yang didapatnya." harap Munifah.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dan jadwal materi kursus, masyarakat yang berminat dapat mengakses website resmi STPP Malang di www.stppmalang.ac.id.

Pengumuman Pemanggilan Pemantapan Magang Jepang Tahun 2017

Informasi surat pemanggilan magang Jepang Tahun 2017 dapat di download (disini)

DOWNLOAD LOGO PENAS 2017

Silahkan download logo PENAS 2017 di link berikut :

 

Logo Penas 2017

Pengumuman Calon Peserta Magang Jepang Tahun 2017

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pelatihan Orientasi bagi Petani Muda untuk mengikuti Program Permagangan di Jepang tahun 2017 yang telah dilaksanakan di BBPKH Cinagara 2-31 Oktober 2016 maka melalui surat ini di informasikan daftar nama calon peserta Magang Jepang tahun 2017, beserta syarat -syarat dokumen yang harus dilengkapi

 

SILAHKAN DOWNLOAD MELALUI LINK BERIKUT :

PENGUMUMAN CALON PESERTA MAGANG JEPANG TAHUN 2017

Pengumuan Pemanggilan Peserta Diklat Orientasi Tahun 2016

Pengumuan Pemanggilan Peserta Diklat Orientasi tahun 2016, untuk undangan dapat di download disini (Klik Link Download)

Siaran Feature Wawancara Khusus Dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Saksikanlah siaran Feature Wawancara Khusus Dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan judul "PEMUDA DAN PETANI BERSAMA MENUJU SWASEMBADA PANGAN" pada hari senin tanggal 6 Juni 2016 pukul 13.33 WIB di TVRI Pusat.

Follow dan Like Page Facebook Resmi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Untuk mempermudah arus informasi mengenai penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian,

maka BPPSDMP membuat Page Facebook dengan akun " Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian "

Read more ...