Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) perlu didukung dengan menyebarluaskan program dan kegiatan RB itu sendiri. Sebagai bentuk tindak lanjut penyebarluasan program dan kegiatan RB Kementerian Pertanian, pada hari Rabu tanggal 19/07/2017 bertempat di Ruang Catur Gatra Kantor Pusat BPPSDMP diselenggarakan sosialisasi dan internalisasi RB.

Acara sosialiasi dihadiri kurang lebih 121 pegawai, dengan menghadirkan narasumber Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Drs. Abdul Halim, M.Si. dan Kepala Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Dra. Esti Hermiyati, MM. Kepala Biro menekankan pada peningkatan kualitas pengelolaan SDM dari segi disiplin pegawai.

Dalam materi yang disampaikan, Dra. Esti Hermiyati, MM. menyampaikan rencana tindak lanjut pelaksanaan RB lingkup BPPSDMP yang meliputi 8 area perubahan, yait: Manajemen Perubahan terkait dengan penetapan sponsor, agen, dan tunas perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangandengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan secara berkala; Penataan Organisasidengan Penataan Organisasi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik; Penataan Tata Laksana menyusun Peta Proses Bisnis yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian serta menyusun SOP; Penataan SDM Aparaturdengan meningkatkan kualitas pengelolaan SDM, antara lain melalui: peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kesenjangan kompetensi, melakukan penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi, melakukan pengukuran kinerja secara periodik sehingga capaian kinerja individu dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan pegawai berkelanjutan, menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja, dan dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan struktural eselon III dan IV agar memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring dan evaluasi demi tercapai perbaikan kinerja.

Area perubahan ke enam yaitu Akuntabilitassalah satunya dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabiliats dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kementerian Pertanian secara berkelanjutan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. Ke tujuh Penguatan Pengawasandengan memperkuat penerapan sistem integritas dengan menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blowing system (WBS) dan benturan kepentingan, terutama implementasinya di berbagai unit kerja serta meneruskan pembangunan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM). Terakhir Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikuntuk Balai Pelatihan, Sekolah Tinggi, dan Sekolah Menengah Unit Pelaksana Teknis BPPSDMP.

Rencana Kerja ReformasiBirokrasi dua bulan kedepan yaitu: Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial/Jabatan; Masing-masing eselon I melakukan self assesment; Penerapan e-kinerja; Penetapan Peta Jabatan. (ririn)